Menko Airlangga: Generasi Muda Harus Siap Tingkatkan Skill demi Indonesia Emas 2045

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan generasi muda harus bersiap meningkatkan keahlian (skill) yang relevan dalam transformasi mencapai Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Airlangga dalam kegiatan Ekon Goes to Campus dengan tema “Peran Penting Generasi Muda Mendukung Transformasi Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/3/2024).

Menko Airlangga mengatakan, generasi muda harus bersiap menghadapi transformasi tersebut. "Rekan-rekan harus bersiap dengan transformasi ini, dengan pertumbuhan teknologi digital dan juga harus siap meng-upgrade skill yang relevan untuk kebutuhan pekerjaan masa mendatang,” kata Menko Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto juga menyampaikan sejumlah potensi Indonesia yang perlu dioptimalkan dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Hal itu antara lain kinerja ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia di mana pada 2023 mampu mencapai 5,05 persen (yoy), eksistensi Indonesia di kancah global yang semakin diperhitungkan, sumber daya alam yang melimpah, serta momentum bonus demografi yang harus dimanfaatkan dengan baik.

"Generasi muda sangat penting perannya karena akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan,” kata Juru Bicara Haryo Limanseto.

Sebagaimana diketahui, eksistensi Indonesia telah menjadi sorotan di mata dunia terutama atas keberhasilan dalam Presidensi G20 Indonesia dengan disepakatinya G20 Bali Leaders’ Declaration dan Keketuaan ASEAN 2023 yang mengajak untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi global di masa depan.

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, salah satu strategi yang juga sedang digaungkan Pemerintah yakni proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menindaklanjuti intensi Pemerintah Indonesia, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sejak 20 Februari 2024.

2 dari 4 halaman

Menko Airlangga Ungkap Strategi Indonesia Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara The Iconomics Media Business Forum & Awarding: Indonesia Business Innovation Forum 2024, Selasa (20/2/2024). (Foto: Kemenko Bidang Perekonomian)

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri kegiatan Rapat Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023, Senin (28/8/2023). Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia kian solid, ditandai dengan indikator fundamental yang terus menguat.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,17% di kuartal II 2023 ini, maka Indonesia memiliki bekal yang baik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui Visi ini, Indonesia menargetkan predikat sebagai “High Income Country”.

Airlangga Hartarto pun yakin bahwa di 2045 Indonesia bisa memiliki PDB Nominal sebesar USD 9,8 triliun, dengan GNI per kapita USD30.300, porsi penduduk middle income sebesar 80%, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28%, dan penyerapan 25,2% tenaga kerja.

“Pertumbuhan (ekonomi) per tahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan tertulis.

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.

“Indonesia juga mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi tersebut, yaitu sumber daya manusia yang mendekati puncak bonus demografi, yang hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu ataupun kita pasif. Kita harus aktif agar bonus demografi yang 13 tahun ini bisa kita capai,” ujar Menko Airlangga.

3 dari 4 halaman

Modal Sumber Daya Alam

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2023, Senin (5/2/2024). (Dok Kemenko Perekonomian)

Selanjutnya modal sumber daya alam yang sangat besar, diantaranya 125,57 juta hektar Kawasan Hutan, cadangan sumber daya energi mineral, hingga potensi energi terbarukan mencapai 3,716 GW.

Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur yang dirancang secara komprehensif melalui Program dan Proyek Strategis Nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia juga turut aktif berperan dalam kerja sama internasional. Tahun 2022, Indonesia berhasil menyelenggarakan G20 yang menghasilkan 226 proyek multilateral dan 140 proyek bilateral dan dilanjutkan tahun 2023 dengan Keketuaan ASEAN.

Saat ini Indonesia juga sedang dalam proses aksesi untuk dapat bergabung dengan OECD, sebagai salah satu ikhtiar mempercepat transformasi kita menjadi negara maju.

4 dari 4 halaman

Peran BPK Diperlukan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti beberapa salah satunya terkait dengan realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit yang hanya mencapai 30 persen dari target 180.000 ha. Airlangga menekankan bahwa salah satu penghambat utama adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Lebih lanjut, berbagai implementasi konkret strategi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi diantaranya yaitu kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS, mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE), penguatan daya beli dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan neraca komoditas, serta hilirisasi.

“Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua dan para Anggota BPK RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.