Bukan Cuma Bali, Sumbar hingga Jabar Ikut Turunkan Pajak Hiburan

Lebih lanjut, Tito meminta pemerintah daerah lainnya mengambil langkah serupa dengan menurunkan besaran pajak hiburan. Ini merujuk pada instrumen Pasal 101 UU HKPD.

"Tapi saya mendorong daerah-daerah lain untuk berkesinambungan apakah nanti lapangan pekerjaan dan kesulitan dari pengusaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan undang-undang itu, pasal 101," tuturnya.

Dia menegaskan, pemda bisa menurunkan pajak hiburan hingga di bawah 40 persen. Salah satu yang tertuang adalah pertimbangan terkait pengembangan daerah tersebut.

"Ya tugas kami mendorong untuk menggunakan aturan itu, menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang atas dasar pertimbangan pembangunan daerahnya boleh mrnurunkan sampai di bawah 40 persen," urainya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah sepakat untuk menurunkan pajak hiburan di wilayah tersebut. Menyusul adanya insentif terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hiburan 40-75 persen.

Tito mengatakan pemda di Bali sudah menyepakati besaran pajak hiburan bersama dengan para pelaku usaha di sana. Insentif ini merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Ya kalau yang di Bali mereka sudha melakukan itu, karena kan saya zoom meeting dengan gubernur baru dan bupati walkot se-Bali mereka sudah rapat mengundang para pengusaha, tempat hiburan itu dan kemudian mereka sudah akan menggunakan pasal 101 memberikan insentif," tutur Mendagri Tito saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Kendati begitu, dia belum berbicara banyak mengenai besaran pajak hiburan yang berlaku di Bali. Hanya saja, dia bilang disepakati akan berada di bawah 40 persen.

"Berapa insentifnya yaa nanti yang jelas di bawah 40 persen," kata dia.

Meski rencana tersebut sudah dimulai di Pemda Bali, Mendagri Tito mengatakan pemda DKI Jakarta juga sudah berencana untuk melakukan diskusi dengan pengusaha hiburan. Mengingat, kawasan ini juga dipenuhi oleh usaha hiburan.

"DKI mereka akan mengumpulkan para penguaha untuk kira-kira berapa yang idealnya jadi kira-kira win-win lah, kira-kira begitu. Tapi itukan harganya kan nilainya kan sesuai undang-undang tetap ya, tapi akan bisa ditutunkan dengan kebijakan dari pemerintah daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menerangkan keputusan besarannpajak hiburan ada di tangan pemda. Itu merujuk pada inisiatif pemda atas pertimbangan khusus, atau permintaan dari pengusaha.

Sebelumnya, Tito juga sudah menyebar Surat Edaran terkait adanya pasal 101 dalam UU HKPD. Tujuannya, agar pemda bisa melihat dasar hukum pemberian insentif keringanan besaran pajak hiburan.

"Artinya bisa langsung juga dari pemerintah daerah untuk memberikan, itu kata-katanya 'atau' dalam undang-undang itu ya, ada poin yang boleh diajukan oleh pengusaha boleh juga, ada 3 poin pemerintah daerah dalam rangka untuk mendorong percepatan pembangunan daerah," tuturnya.