Sukses

Indonesia Kini Punya Rumah Bersama Transisi Energi, Ini Tujuannya!

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meresmikan rumah bersama transisi energi Indonesia atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office. Rumah bersama ini akan dijadikan tempat instansi pemerintah berkumpul untuk percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT).

Liputan6.com, Jakarta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meresmikan rumah bersama transisi energi Indonesia atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office. Rumah bersama ini akan dijadikan tempat instansi pemerintah berkumpul untuk percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT).

"Kita melihat bahwa dengan adanya rumah bersama ini mampu menggerakkan seluruh komponen bangsa agar bisa menjadi bagian untuk menjalani transition of energy (transisi energi)," kata Direktur Utama PLN Darmawan 

Prasodjo dalam acara Peresmian Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).

Darmawan menyampaikan, rumah bersama ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait untuk percepatan transisi EBT. Tujuannya mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang. Bahkan, bisa lebih cepat dari target tersebut untuk mengatasi permasalah iklim.

"Dan di sinilah ada clearing house, baik itu dari sudut pandang kebijakan, dari sudut pandang teknis, dari komersial, dan juga dari korporasi," ucap Darmawan.

Darmawan bilang, kementerian/lembaga terkait telah mendapatkan tugas untuk mendukung percepatan transisi EBT di Indonesia. Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan menyiapkan kerangka besar hingga Kementerian Keuangan terkait dukungan anggaran melalui APBN.

"Ada aspek dari Kemenko Marves dalam kerangka dan Kemenko Perekonomian dalam kerangka makroekonomi, hubungan internasional, dan kemudian juga dalam Kementerian Keuangan dalam alokasi budget bagaimana mempengaruhi dari postur APBN, dan tentu saja dari Kementerian BUMN bagaimana dampak terhadap financial, commercial viability (kelayakan komersial), dari BUMN tersendiri," ujar Darmawan.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Dukungan Pembiayaan

Dia mengungkapkan, saat ini, Indonesia tengah membutuhkan dukungan pembiayaan dari internasional bagi percepatan transisi EBT. Seperti kesepakatan komitmen pendanaan suntik mati PLTU batu bara dari kelompok negara maju yang tergabung dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Tentu saja ini banyak sekali platform internasional yang menjadi bagian kekuatan dari transition of energy. Ada JETPI, Just Energy Transition Partnership, kemudian ada AZEC dari Jepang ASEAN Zero Emission Community, kemudian juga dari berbagai dunia internasional dan ini perlu clearing house," ucap Darmawan.

Menurutnya, dukungan pembiayaan internasional diperlukan lantaran permasalahan perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia. Dengan ini, bantuan pembiayaan internasional diperlukan untuk percepatan transisi EBT di Indonesia.

"Karena ini adalah global climate change. Ini adalah permasalahan global," pungkas Darmawan.

3 dari 4 halaman

Menteri ESDM Siapkan Subsidi Energi Rp 186,9 Triliun di 2024

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan dana cukup besar untuk subsidi energi di tahun 2024 ini. Angkanya mencapai Rp 186,9 triliun, baik untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan angka alokasi subsidi energi itu berkaca pada realisasi subsidi di 2023. Tercatat ada realisasi sebesar Rp 159,6 triliun, dengan Rp 95,6 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp 64 triliun untuk subsidi listrik.

"Kemudian di 2024 targetnya itu untuk BBM dan LPG sebesar Rp113,3 triliun, kita liat ini tren (konsumsi) meningkat," ujar Arifin dalam Konferensi Pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (16/1/2024).

"Ini tentu saja kita antisipasi harga bahan baku minyak mentahnya juga demand yang juga cukup meningkat, dan kita liat juga listrik juga meningkat menjadi Rp73,6 (triliun). Totalnya subsidi ini Rp186,9 triliun," imbuhnya.

Guna mengoptimalkan porsi kucuran subsidi, Arifin berharap harga bahan baku seperti minyak dunia bisa berangsur turun. Dengan begitu, harapannya, beban terhadap dana subsidi menjadi lebih ringan dan efisien.

"Kita berharap juga bahwa adanya perubahan-perubahan keadaan di global yang memang bisa memberikan dampak positif yang bagus untuk pengehmatan subsidi kita dalam negeri," ucapnya.

 

4 dari 4 halaman

Minta Masyarakat Bijak

Sementara itu, di sisi lain, Arifin meminta masyarakat turut bisa terlibat dalam mengurangi beban subsidi ini. Caranya, bisa dengan menggunakan BBM non subsidi.

"Intinya bagaimana kita bisa mengefesiensikan subsidi energi tanpa mengurangi kebutuhan, itu harus dari semua pihak berpartisipasi. Nah ini perlu masyarakat juga untuk bisa membantu kan lebih bagus kita hemat biaya subsidinya dan bisa dimanfaatkan untuk sektor lainnya yang masih membutuhkan," tutur Arifin.

Dengan dukungan regulasi nantinya, dia berharap hanya kelompok yang berhak saja yang mendapatkan alokasi subsidi.

"Inilah yang memang kita harus lakukan dan harus kita selesaikan ke depan, tapi memang konsistensi program harus bisa dilanjutkan," pungkasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini