Tolak Nilai Kenaikan UMP 2024, 5 Juta Buruh Pabrik Siap Mogok Kerja

20160929-Demo-Buruh-Jakarta-FF — putusan kenaikan UMP 2024 ini merupakan upaya politik dalam mempertahankan upah murah. Pasalnya, Ilhamsyah mengeluh tak ada satupun elit politik, perwakilan parpol di parlemen, hingga calon presiden yang mendukung kesejahteraan buruh.(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengaku kecewa dengan ketok palu kenaikan UMP 2024 yang tak sesuai harapan buruh. Serikat buruh berencana menggelar aksi mogok kerja nasional yang akan diikuti oleh para buruh pabrik di kawasan industri pada akhir November sampai Desember 2023.

Ilhamsyah mengatakan, buruh menuntut upah minimum naik 15 persen berdasarkan hasil survei dan pertimbangan-pertimbangan situasi ekonomi hari ini. Ia pun menyatakan kekecewaan besarnya lantaran berbagai permintaan buruh tidak pernah diterima pemerintah.

Menkes: Kalau 6 Tahun Lagi Gaji Rata-Rata Pekerja Belum Rp 15 Juta, Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

"Sebagai bentuk kekecewaan, tentu kami tidak akan tinggal diam. Tentu akan menimbulkan reaksi besar dari kawan-kawan gerakan buruh. Kami sedang mempersiapkan sebuah pemogokan untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (22/11/2023).

Menurut dia, putusan kenaikan UMP 2024 ini merupakan upaya politik dalam mempertahankan upah murah. Pasalnya, Ilhamsyah mengeluh tak ada satupun elit politik, perwakilan parpol di parlemen, hingga calon presiden yang mendukung kesejahteraan buruh.

"Ini tentu membuat kekecewaan besar bagi jutaan rakyat pekerja, dan kami akan mempersiapkan aksi pemogokan dalam waktu dekat yang rencana akan langsungkan 30 November sampai 13 Desember," ungkapnya.

"Kami akan menggerakkan semua daya upaya untuk mendesak pemerintah untuk mencabut itu, dan untuk bernegosiasi kembali dengan serikat pekerja untuk kenaikan upah tahun 2024 nanti," kata Ilhamsyah.

Kata Ilhamsyah, aksi mogok kerja ini akan melibatkan semua buruh yang ada di pabrik di seluruh kawasan industri. Mulai dari DKI Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepri, Sumatera Utara, Makassar, Semarang, dan wilayah-wilayah industri lainnya.

"Kami memperkirakan akan ada 4-5 juta buruh yang akan bisa bergerak nanti, karena persoalan upah ini persoalan yang sangat krusial bagi kaum buruh," ucap Ilhamsyah.

Harapannya, pihak pemerintah mulai dari jajaran menteri, gubernur, hingga presiden mau bernegosiasi kembali untuk menetapkan nilai kenaikan upah 2024 sesuai tuntutan kaum buruh.

"Kalaupun ada negosiasi penurunan dari yang kita tuntut, kita masih bisa toleransi. Tapi tidak seperti keputusan yang sekarang ini, yang tingkat kenaikannya sangat-sangat rendah dan jauh dari apa yang diharapkan kaum buruh," imbuh dia.

"Tentu akibat beban ekonomi kenaikan harga ini harusnya diobati dengan kenaikan upah yang lebih signifikan, sehingga buruh bisa bernafas. Tetapi kekecewaan demi kekecewaan yang dialami oleh kaum buruh terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tentu ini akan jadi satu bentuk kemarahan buruh terhadap kebijakan negara," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Daftar Lengkap UMP 2024 di 33 Provinsi

UMP DKI Jakarta Naik Tapi Ditolak Pengusaha — Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Upah Minimum Provinsi alias UMP 2024 resmi mengalami kenaikan. Tercatat sudah ada 33 provinsi yang menetapkan kenaikan UMP 2024. Lantas provinsi mana yang naik paling tinggi?

Mengutip data yang didapat Liputan6.com, kenaikan UMP 2024 disebut dengan nominal dan persentase kenaikan dari besaran UMP 2023.

Secara persentase, paling tinggi adalah kenaikan UMP di Sulawesi Tengah dengan 8,73 persen. Sementara itu, kenaikan paling rendah tercatat ada di Provinsi Gorontalo dengan 1,19 persen.Perlu dicatat, persentase ini tidak berarti besaran nominal kenaikannya pun menjadi yang paling tinggi. Pasalnya, persentase kenaikan UMP 2024 mengacu pada besaran UMP 2023.

Hingga berita ini ditulis, ada tiga provinsi yang belum diketahui besaran upah minimum resminya. Yakni, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Maluku.

Di sisi lain, beberapa provinsi baru sebagai hasil pemekaran di Papua, mengikuti besaran UMP 2024 Provinsi Papua.

3 dari 3 halaman