Pemerintah dan DPR Diminta Hati-Hati Bahas RUU EBT

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap cukup sulitnya dunia menghadapi transisi energi. Salah satunya dalam aspek biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT).

Dia mengatakan, dalam jangka pendek sulit menggantikan porsi dari energi berbasis fosil ke EBT. Alasannya, masih minimnya infrastruktur EBT yang membuat biaya yang dibutuhkan semakin besar.

"Kebutuhan energi dalam perekonomian transisi harus dipenuhi. Tidaklah realistis untuk berharap bahwa energi terbarukan dapat menggantikan bahan bakar fosil dalam jangka pendek, karena kurangnya infrastruktur dan ketidakmampuan untuk menyediakan faktor beban yang diperlukan," ujarnya dalam OJK International Research Forum 2023, di Jakarta, Senin (25/9/2023).

"Teknologi seringkali memerlukan modal tinggi dengan produktivitas rendah dan tidak adanya pendanaan," imbuhnya.

Pengembangan EBT

Atas kendala ini juga, kata Mahendra, membuat pengembangan EBT di beberapa negara besar ikut terdampak. Misalnya, pemerintah Inggris yang mengganti kebijakan soal bauran EBT agar tak membebani ekonomi masyarakat.

"Akibatnya, beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara dibuka kembali di Eropa. Ada kekurangan pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan yang tidak menguntungkan. Dan dalam kasus mobil listrik, bahkan Perdana Menteri Inggris baru saja mengumumkan perubahan besar dalam kebijakan ramah lingkungan dengan memasukkan penundaan pelarangan mobil berbahan bakar bensin dengan dasar bahwa keluarga di Inggris tidak diharapkan menanggung biaya yang tidak dapat diterima (berlebihan)," paparnya.

Dia mengatakan, Indonesia bisa mengaca pada fenomena ini. Titik beratnya pada posisi riset yang lebih matang dan mumpuni agar kedepannya proses transisi tidak menimbulkan biaya yang terlalu tinggi untuk ditanggung masyarakat.

Mahenda menyebut, dalam menerapkan ekonomi hijau yang ramah lingkungan perlu didasari oleh riset yang kuat. Keseimbangan antara proses transisi dan pembiayaan haris dilakukan dalam proses transisi energi.

"Kita perlu fokus pada penelitian berbasis bukti. Misalnya, industri mobil listrik bergantung pada penambangan mineral penting dan titik charging station mobil sebagian besar bergantung pada listrik dari bahan bakar fosil, karena sebagian besar energi alternatif berbiaya tinggi dan akan menghambat pengembangan mobil listrik secara signifikan," bebernya.

Dalam hal ini, kata dia, pembiayaan yang ditargetkan harus mencakup proses hulu dan hilir. Dia menegaskan setiap pihak yang terlibat harus memastikan perekonomian berkelanjutan yang sedang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada investasi yang bankable. Serta perlu diperhatikan untuk lebih bijaksana dalam memilih energi terbarukan.

"Misalnya saja, terdapat kekhawatiran yang semakin besar bahwa ketika energi bukan merupakan sumber yang layak, investasi yang tinggi, produktivitas yang rendah memerlukan subsidi yang besar. Hal ini mungkin masih bisa dilakukan di wilayah tertentu di Indonesia, namun hal ini tentu memerlukan penelitian lebih lanjut," tegasnya.