Hutama Karya Mau Disuntik PMN Rp 18,6 Triliun, Tapi Buat Bereskan Proyek Waskita

Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN mengusulkan PT Hutama Karya (Persero) mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 18,6 triliun di tahun 2024. Tapi, sebesar Rp 12,5 triliun bakal digunakan untuk menyelesaikan proyek tol yang dibangun PT Waskita Karya (Persero).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan suntikan modal Rp 18,6 triliun dibagi menjadi dua porsi. Yakni, Rp 12,5 triliun untuk penyelesaian proyek Waskita Karya, dan Rp 6,1 triliun untuk penyelesaian tol Trans Sumatera yang digarap HK.

"Ini ada porsi yang nantinya untuk membantu tol yang diselesaikan Waskita Rp 12,5 triliun, itu nanti kita gunakan penyelesaian juga permasalahan (keuangan) di Waskita," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (14/9/2023).

Sementara itu, sisanya baru untuk HK sebagai upaya penyelesaian tanggung jawab proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Untuk HK murni Rp 6,1 triliun, itu untuk penyelesaian beberapa ruas di tol trans Sumatera yang kita harapkan selesai di 2024," urainya.

Masih di sektor BUMN Karya, Tiko menyebut ada usulan untuk suntikan PMN sebesar Rp 6 triliun bagi PT Wijaya Karya (Persero). Diketahui, besaran ini lebih kecil dari usulan semula dengan Rp 10 triliun.

"WIKA ada pengurangan dari usulan awal Rp 10 triliun, tapi menurut kami Rp 6 triliun cukup memadai. Nanti mungkin 2025 akan kita akan tambahkan lagi yang Rp 4 triliun-nya lagi,” bebernya.

PMN Lainnya

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sejumlah perusahaan pelat merah bisa dapat suntikan modal yang bersumber dari dana cadangan investasi. Dana cadangan investasi yang disusulkan untuk penyertaan modal negara (PMN) diketahui sebesar Rp 12,8 triliun.

Erick menerangkan, dana itu nantinya untuk keperluan menyuntik modal ke PT PLN (Persero) hingga PT KAI (Persero).

"Memang dari diskusi kemarin ada dialokasikan dimasukkan di cadangan investasi yang menjadi keputusan mereka yaitu Rp 12,8 triliun. Ya kembali kita diskusikan walaupun detailnya tergantung pada keputusan cadangan investasi,” ungkap Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (14/9/2023).