Sukses

PUPR Khawatir TOD Diborong Investor, Jadi Tak Efektif Kurangi Macet

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membidik manfaat dari hunian berkonsep transit oriented development (TOD).

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membidik manfaat dari hunian berkonsep transit oriented development (TOD). Namun konsep hunian yang menempel dengan akses transportasi ini bisa tak efektif dengan sejumlah kondisi.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto khawatir ada sejumlah pihak yang sengaja memborong hunian di kawasan TOD. Namun, hunian itu tidak ditempati oleh orang yang membeli, alhasil fungsi TOD tadi tidak maksimal.

Sama halnya dengan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), jika terisi penuh, diharapkan mampu menggerakan ekonomi di kawasan. Tapi, lagi-lagi dikhawatirkan ada pihak yang memborong.

"Yang saya khawatirkan adalah misalnya saya bikin untuk MBR, agar kawasan itu hidup, transportasi nanti dibangun dan digunakan full, ini ada orang yang investasi, misal memborong 10 unit, tapi tidak tinggal disitu," kata dia di Kementerian PUPR, Jakarta, ditulis Sabtu (26/8/2023).

"Secara (fungsi) rumah susun tidak tercapai, secara TOD juga tidak jalan. Dia tinggal di tempat lain dan pakai mobil lagi," sambungnya.

Tujuan Dibangun TOD

Dia menegaskan, tujuan dibangunnya hunian berkonsep TOD untuk menkan jumlah kendaraan di jalanan. Kemudian, mendorong masyarakat penghuninya untuk menggunakan transportasi umum.

Jika ternyata ada pihak yang memborong 10-20 unit hunian, tapi tak langsung diisi, maka tujuan-tujuan yang dikejar untuk mengurangi macet tidak bisa dicapai.

"Konsep TOD ini sebetulnya menyelesaikan dan memangkas jarak, mengurangi kepadatan transportasi. Tapi harus dipastikan yang membeli memang untuk tinggal disitu," ujarnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Akad Massal KPR

Diberitakan sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN menggelar akad kredit pemilikan rumah, atau KPR massal 10.000 unit rumah secara serentak di seluruh Indonesia pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Adapun akad KPR yang dilakukan meliputi KPR Bersubsidi, KPR Nonsubsidi, pembiayaan syariah dan KUR dengan jumlah 10.000 unit.

Program akad KPR massal ini diluncurkan bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (8/8/2023).

"Akad massal KPR yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini selain untuk mendukung Program Sejuta Rumah, juga dalam rangka menyemarakan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023," ujar Direktur Utama Bank BTN, Nixon Napitupulu.

Nixon mengungkapkan, Bank BTN memiliki kepedulian tinggi untuk keberlanjutan berbagai program pemerintah, termasuk program perumahan rakyat.

"Untuk itu, pelaksanaan Akad KPR massal yang Bank BTN lakukan serentak di seluruh Indonesia merupakan wujud nyata dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat," imbuhnya.

 

3 dari 3 halaman

Dukung Pemerintah

Saat ini, lanjut Nixon, Bank BTN juga fokus mendukung upaya pemerintah mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sarana transportasi massal atau transit oriented development (TOD).

Dia mencontohkan seperti Akad KPR Massal yang dilakukan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, karena perumahan tersebut dekat dengan Stasiun Tigaraksa dan Stasiun Tenjo.

"Perumahan Puri Delta Tigaraksa ini sesuai dengan Konsep TOD, karena jarak dengan stasiun dekat sekali. Ini akan memudahan mobilisasi mereka yang bekerja di Jakarta," pungkas Nixon.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.