Antisipasi Kelangkaan, Pertamina Tambah Stok LPG 3 Kilogram di Pangkalan

Lebih lanjut, Irto menegaskan sikapnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dia sejurus dengan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang tak mentolerir adanya penyelewengan.

"Komitmen kami jika memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh agen dan pangkalan resmi, kami akan berikan sanksi tegas hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)," kata dia.

"Ibu Dirut sudah berkomitmen yang sama, dan silahkan masyarakat melaporkan jika ada atau melihat tindak mencurigakan terkait penyaluran LPG Subsidi 3 Kg, laporkan ke Pertamina Contact Center 135," sambung Irto Ginting.

Diberitakan sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kabar langkanya LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) di sejumlah titik di Indonesia. Sedikitnya, ada dua solusi yang dinilai YLKI bisa diambil oleh pemerintah.

Anggota Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno meminta pemerintah untuk mengatur kembali proses distribusi LPG 3 kg. Dia meminta penyaluran dilakukan secara tertutup.

"Kembalikan distribusi gas LPG 3 kg menjadi distribusi tertutup, dengan kartu kendali seperti pada 2004. Jadi, hanya keluarga miskin (sesuai DTKS Kemensos), yang dapat membeli gas elpiji 3 kg, termasuk sektor UMKM," ujarnya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (1/8/2023).

Melalui distribusi tertutup, harapannya bisa menyasar pengguna sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Sebetulnya, pendataan juga saat ini tengah dilakukan oleh Pertamina sebagai penyalur LPG bersubsidi 3 kg. Utamanya mendata konsumen-konsumen yang menggunakan.

Agus melihat peluang lain. Misalnya, dengan pemerintah menambah pasokan LPG 3 kg agar membanjiri pasaran menyusul makin banyaknya konsumen gas melon tersebut. Namun, tantangannya adalah perlu ada komitmen untuk menambah alokasi dana.

"Atau pemerintah menambah pasokan gas elpiji 3 kg? Dengan catatan pemerintah mau dan berani menggelontorkan dana tambahan. Sebab dengan begitu harus ada tambahan pagu subsidi untuk gas elpiji," kata dia.

Sejalan dengan itu, Agus juga meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan LPG 3kg. Apalagi, jika kedapatan ada oknum yang melakukan pengoplosan.

"Perlu juga ada penegakan hukum bagi sektor bisnis dan industri yang menyalahgunakan, atau bahkan pihak pihak tertentu yang melakukan oplos," ungkapnya.

"Jadi, pemerintah punya nyali tidak untuk menerapkan distribusi tertutup? Atau, memiliki dana cadangan untuk menambah pagu subsidi? Jangan dibiarkan masyarakat berjibaku hanya untuk mendapatkan gas elpiji 3kg," tutupnya.