Kemnaker: Kasus Ajakan Staycation Karyawati di Bekasi Bukan Imbas UU Cipta Kerja

Lebih lanjut, Anwar mengatakan kalau sanksi yang bakal diberikan kepada pelaku tindakan pelecehan itu sudah jelas merujuk pada sanksi pidana. Sementara, untuk perusahaan tempat bernaungnya terduga pelaku, perlu melakukan tindakan penegakan.

"Ke perusahaan kan tentu minta kepada perushaan melakukan penegakan, orang yang melakukan pidana kan ada konsekuensinya. Bukan hanya di perusahaan, intansi apapun. Gak ada instansi yang perbolehkan, tapi kalau itu terjadi tentu akan merugikan. Perusahaan bisa ambl sikap tegas kepada oknum tersebut," tuturnya.

Mengaca pada hal ini, kelompok buruh sempat mengungkap kalau kejadian serupa rawan terjadi di berbagai lingkup industri. Namun, Anwar Sanusi mengaku tak bisa mengatakan kalau fenomena serupa terjadi di banyak tempat.

"Kami tidak bisa mengatakan banyak-sedikit karena tidak ada data yang kita pegang," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengutuk keras dugaan kasus pelecehan seksual di sebuah perusahaan di Kawasan Industri di Bekasi, Jawa Barat, yang saat ini viral di media sosial. Usai sebelumnya muncul kasus pelecehan seksual berupa staycation yang terjadi di Cikarang. Kasus ini menimpa seorang karyawati sebagai syarat agar kontrak kerjanya diperpanjang.

Perbuatan pelecehan seksual di tempat kerja merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Kemnaker pun memastikan akan mengusut tuntas kasus tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat untuk terus mendalami kasus dugaan pelecahan seksual di tempat kerja yang terjadi di Kawasan Industri Bekasi tersebut.

"Kami masih mendalami kasus ini dan memastikan pelindungan ketenagakerjaan bagi korban, serta mendorong korban untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib termasuk kepada Kementerian Ketenagkerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (10/5/2023).

Ida menambahkan, kasus ini saat ini juga tengah diperiksa oleh Polres Metro Bekasi. "Jadi kepolisian akan menangani aspek pidana, sedangkan Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalami pada aspek ketenagakerjaan seperti syarat kerja, hubungan kerja, upah, dsb.," katanya.

Agar kejadian serupa tidak terulang, Ida meminta semua pihak untuk mengarusutamakan pencegahan dan penanganan pelecahan seksual sebagai bagian dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama.

"Sekali lagi komitmen pencegahan ini kita wujudkan secara bersama-sama, di antaranya melalui aturan normatif yang berlaku di perusahaan, hingga membangun budaya kesadaran pencegahan pelecahan seksual di tempat kerja," ujarnya.

Ida Fauziyah juga meminta kepada jajaran Kemnaker untuk lebih memasifkan sosialisasi pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja kepada seluruh perusahaan dan kawasan industri.

"Saya juga mengajak semua pihak terkait, seperti pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pengelola kawasan industri, serikat pekerja/serikat buruh, untuk bersama-sama memerangi kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja," ujarnya.