Ketua OJK: Kesepakatan Taksonomi ASEAN II Dorong Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Ketua OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2/2023). (Foto: tangkapan layar/Pipit I.R) — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa negara di kawasan ASEAN telah menyepakati ASEAN Taxonomy fase dua. Salah satu kesepakatan yang dicapai dalam taxonomy ini adalah mempensiunkan PLTU batu bara sebagai upaya transisi ke energi bersih untuk mencapai emisi nol bersih. (Foto: tangkapan layar/Pipit I.R)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa negara di kawasan ASEAN telah menyepakati ASEAN Taxonomy fase dua. Salah satu kesepakatan yang dicapai dalam taxonomy ini adalah mempensiunkan PLTU batu bara sebagai upaya transisi ke energi bersih untuk mencapai emisi nol bersih.

"Kita dapat melihat sekarang bahwa taxonomy ASEAN mengakui upaya untuk pensiun dini PLTU batu bara, serta penghentian secara bertahap. Ini menjadi yang pertama untuk taksonomi regional yang mempertimbangkan bagaimana PLTU batu bara memainkan peran penting dalam dekarbonisasi dan mencapai Perjanjian Paris," terang Mahendra di Bali Nusa Dua Convention Center 1 (BNDCC 1), Nusa Dua, Bali Jumat (30/3/2023).

Dalam perannya sebagai perwakilan utama Indonesia di dewan taxonomy ASEAN, Mahendra menyampaikan, OJK juga secara aktif menyuarakan pentingnya dukungan untuk transisi energi secara bertahap guna memastikan aspek sosial dan ekonomi tidak terganggu, khususnya terkait dengan pensiun dini batu bara.

Selain itu, disebutkan juga bahwa pihaknya telah menerima berbagai respon baik dan kesediaan dari lembaga-lembaga keuangan baik nasional ataupun internasional terkait pensiun dini batu bara.

Namun, Mahendra belum mengungkapkan besaran komitmen yang telah disepakati.

"Taksonomi ini diharapkan dapat menarik banyak investasi lokal dan internasional ke ASEAN guna mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut," tuturnya.

"Ini adalah salah satu prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN yang telah kami capai dan benar-benar siap untuk diimplementasikan. Indonesia dan ASEAN perlu memimpin dengan memberi contoh, dalam bagaimana menerjemahkan komitmen tentang keuangan berkelanjutan dan iklim menjadi tindakan nyata," tambah dia.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM melarang ekspor batu bara.

2 dari 3 halaman

Ketua OJK: Taksonomi ASEAN II Dorong Pensiun Dini Batu Bara

FOTO: Ekspor Batu Bara Indonesia Melesat — Kapal tongkang pengangkut batu bara lepas jangkar di Perairan Bojonegara, Serang, Banten, Kamis (21/10/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor produk pertambangan dan lainnya pada September 2021 mencapai USD 3,77 miliar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara menjadi penyumbang utama gas rumah kaca dari sektor energi. Sehingga untuk mencapai target karbon netral (net zero emission/NDC) perlu ada penanganan khusus terkait aktivitas PLTU batu bara.

"Membayangkan net zero, tidak mungkin tanpa mengatasi masalah pembangkit listrik batu baraini," kata Sri Mulyani dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging a Net Zero ASEAN, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (30/3).

Hal ini sejalan dengan data yang dikeluarkan Badan Energi Internasional, pembangkit listrik batubara menyumbang sekitar 38 persen dari emisi CO2 global dari energi pada tahun 2019.

Namun faktanya, semua negara untuk berkembang dan maju membutuhkan energi. Semua negara sebenarnya masih mengandalkan bahan bakar fosil, termasuk batubara, masih menjadi tantangan.

“Namun negara kita sebenarnya masih mengandalkan bahan bakar fosil, termasuk batubara yang menjadi tantangannya,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Jumlah PLTU

Pemerintah siap mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada acara puncak KTT G20 di Bali. (Dok. Kemenko Marves)

Tak hanya itu, tantangan di Indonesia menjadi semakin besar karena menjadi produsen batubara terbesar di dunia. Selain itu, jumlah PLTU batubara juga meningkat lebih dari 60 persen dari total bauran energi di Tanah Air.

“Di Indonesia, tantangannya lebih besar lagi karena kita termasuk produsen batubara terbesar,” katanya.

Sehingga untuk kita dapat mencapai karbon netral lebih awal dari 2060 sangat sulit jika tidak menyelesaikan masalah PLTU batubara. “Tidak mungkin (tercapai) tanpa mengatasi masalah pembangkit listrik tenaga batu bara ini,” pungkasnya.

Infografis Optimisme KTT G20 di Tengah Krisis Pangan, Energi, Keuangan (Liputan6.com/Triyasni)

OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
ASEAN
Organisasi
ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations.
Lihat Selengkapnya
ASEAN
PLTU
Sistem Operasi
PLTU merupakan singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
Lihat Selengkapnya
PLTU
Batu Bara