Sukses

Pejabat Negara Diminta Lebih Banyak Pamer Kinerja, Bukan Pamer Harta

Para pejabat pemerintah diminta tak lagi menunjukkan gaya hidup mewah dan glamor.

Liputan6.com, Jakarta Akademisi dan Pegiat Anti Korupsi, Imam B. Prasodjo meminta gaya hidup mewah dan glamor tidak lagi ditunjukkan para pejabat negara. Kultur hedonisme dan pamer harus dinilai tidak perlu karena bisa menyesatkan semua pihak. 

“Kultur hedonisme, kultur pamer, kultur meningkatkan prestise yang bukan haknya, kultur bermegah-megahan, kultur berlomba berebut gelar-gelar yang tidak perlu itu, yang akibatnya menyesatkan kita semua,” kata Imam usah memenuhi undangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (3/3) malam.

Berbagai kultur yang hidup dan berkembang di Kementerian Keuangan tersebut harus dihapuskan. Mengingat yang lebih penting terkait substansi kinerja pegawai dari berbagai simbol-simbol yang hidup dan berkembang. 

“Akibatnya ini bisa menyesatkan kita semua karena substansi ini lebih penting dari simbol-simbol kepalsuan itu,” kata Imam. 

Imam mengatakan kasus di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan bisa juga terjadi di kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Sehingga pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha harus turut serta melakukan pengawasan. 

“Kesimpulannya, musibah ini bisa terjadi dimana saja, di lembaga  mana saja,” kata dia. 

Berkaca dari kasus ini, Imam menilai sudah saatnya pemerintah makin berbenah. Apalagi sebelum kasus ini mencuat, instansi Polri juga tengah menjadi sorotan terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh petinggi lembaga. 

“Di dunia kepolisian kita kemarin kita menonton serial yang menjadikan indikasi negeri ini memang sakit. Beruntun itu semua terus terjadi,” kata dia. 

Dia berharap momentum ini harus bisa gerbang masuk dalam memperbaiki instansi pemerintah. Bukan hanya dilakukan Kementerian Keuangan tetapi pemerintah secara umum.

“Momentum ini bagus sekali buat melakukan perubahan-perubahan yang bersifat integratif dan partisipatif. Bukan hanya sekedar urusan Kementerian Keuangan tapi jadi semua urusan di semua elemen bangsa ini,” kata dia.

2 dari 4 halaman

Kata Masyarakat soal Gaya Hidup Mewah Anak Pejabat Pajak: Udah Biasa

Jagad media sosial tengah dihebohkan kasus Mario Dandy Satriyo, anak dari pejabat pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan yang viral lantaran melakukan penganiayaan.

Mobil Jeep Wrangler Rubicon yang dikendarainya pun jadi sorotan. Pasalnya, kendaraan mewah itu belum dicantumkan oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo sebagai bagian dari harta kekayaan di LHKPN. Terlebih, bos pajak Jaksel itu punya total kekayaan Rp 56,10 miliar.

Enam+24:38VIDEO: The Power of Consumers in 2023 Gaya hidup mewah di kalangan pejabat ASN tampaknya jadi sesuatu yang sudah tak aneh lagi. Satriyo, seorang pekerja di salah satu perusahaan rokok raksasa menilai, gaya hidup hedonis memang kerap ditampilkan seorang anak yang belum cukup dewasa. Terlebih orang tuanya seorang pejabat publik.

"Tapi kalo dari sudut pandang dianya, mewah-mewahan dan pamer kekayaan sih itu kayanya ya sewajarnya anak ABG yang dikasih fasilitas berlebih tanpa adanya pengawasan dari orang tua," ujarnya kepada Liputan6.com.

Kata Satriyo, hal seperti itu mungkin sudah biasa ditampilkan anak-anak pejabat atau konglomerat. "Kayanya banyak sih ABG gitu mah, cuman ga ke ekspos karena si korban ga se viral anak itu, atau separah anak itu aja," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia hanya bisa tersenyum kalau uang pajak yang dibayarkannya justru dipakai untuk pamer kemewahan oleh keluarga pejabat negara. "Hahaha, kalau liat dari sisi itu mah ya mau gimana lagi. Udah pasti kalau kayak gitu mah oknum," sebutnya.

Tak Cuma Pejabat Pajak

Ungkapan senada dilontarkan Ammar, seorang ASN di salah satu instansi pusat. Ia menilai, suka pamer kemewahan bukan hanya terjadi pada anak pejabat pajak saja, tapi juga orang-orang lain yang lagi punya duit. Terlebih mereka yang dapat nasib baik jadi bagian keluarga dari seorang pejabat negara.

"Bicara soal bergaya hidup mewah, tidak hanya dari golongan ASN aja. Hampir semua pendapatan orang bekerja itu selalu berbicara, ketika pendapatan tinggi, pasti espektasi hidup dia akan naik," katanya kepada Liputan6.com.

"Orang tuanya bisa aja tidak suka berfoya-foya. Tapi kan kita tidak bisa menjamin anaknya seperti apa. Karakter si anak kan dibentuk oleh lingkungan, pergaulan, gimana orang tua mendidik dia," ucap Ammar.

Tak Cantumkan Kekayaannya di LHKPN

Ammar justru lebih menyoroti sikap banyak pejabat PNS yang tidak mencantumkan harta kekayaannya di LHKPN. Semustinya, ia menambahkan, masing-masing instansi bisa lebih mengawasi itu.

"Bicara institusional, itu mustinya terdata. Itu dari gaji, tunjangan, perjalanan dinas dan sebagainya. Harusnya, setiap instansi punya data itu. Maka, ini ada kondisi data itu tidak ter-collect," kata Ammar.

3 dari 4 halaman

Rafael Alun Trisambodo Ayah Mario Dandy soal Penganiayaan Anaknya: Tindakan Anak Saya Salah, Bikin Gaduh Masyarakat

Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat pajak telah menyampaikan permintaan maaf kepada sekuruh pihak atas tindak penganiayaan oleh anaknya Mario Dandy Satriyo.

Penganiayaan dilakukan Mario Dandy di Pesanggrahan dan mengakibatkan korban atas nama David koma di rumah sakit.

Rafael Alun Trisambodo mengaku, sebagai kepala keluarga, dirinya siap bertanggung jawab atas penganiayaan yang dilakukan anaknya.

"Saya menyadari tindakan putra saya yang salah, sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat," katanya dikutip Liputan6.com dari videonya, Kamis (23/2/2023).

Dia juga memastikan akan mengikuti proses hukum yang sudah menjerat anaknya.

"Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami. Dan kami akan mengikuti seluruh prosoes hukum yang sedang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

4 dari 4 halaman

Permintaan Maaf

Tak lupa, dirinya mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga korban, keluarga besar PBNU, keluarga besar GP Ansor, dan keluarga besar Kementerian Keuangan.

Rafael Alun Trisambodo juga mengaku siap memberikan klarifikasi mengenai laporan harta kekayaannya yang menjadi bulan-bulanan warganet.

"Saya juga minta maaf kepada keluarga besar kementerian keuangan. Karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini," ungkap dia.

"Sekali lagi saya minta maaf atas kelsalahan saya dan keluarga saya," pungkas Rafael.