Lewati Target, Pertamina EP Prabumulih Produksi Minyak 2.252 BOPD dari 2 Sumur Lembak

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Anggono Mahendrawan, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini.

Ia juga mengharapkan agar pencapaian ini menjadi motivasi untuk memulai berbagai strategi dalam upaya mewujudkan target-target di tahun 2023.

“PHR menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bisa dikatakan dititipi target tertinggi, sehingga harus terus melakukan langkah-langkah optimal untuk dapat mencapai target tersebut. Keberhasilan ini tentu berkat kerja keras dan kolaborasi yang dibangun antar pekerja di lapangan, manajemen, pemangku ke[entingan dan masyarakat sekitar," terang Anggono.

Selanjutnya Anggono juga menyampaikan harapannya agar dukungan dapat terus diberikan untuk kegiatan hulu migas di daerah sehingga keberhasilan-keberhasilan berikutnya dapat diraih dan manfaatnya dapat dirasakan bersama.

PT Pertamina (Persero) terus memimpin transisi energi di Indonesia dan memastikan seluruh segmen masyarakat dapat menerima manfaatnya. Hal tersebut juga merupakan komitmen global dan menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan dari Business 20-Task Force Energy, Sustainability, and Climate (B20-TF ESC) dalam gelaran G20 November 2022 di Bali.

B20-TF ESC telah melahirkan enam rekomendasi kebijakan untuk mempercepat transisi energi yang mengakomodasi tantangan, peluang, dan risiko yang terkait peningkatan transisi yang adil dan teratur di negara berkembang.

“Ada enam kebijakan, tapi tujuan utamanya adalah tidak ada yang tertinggal dalam masa transisi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) yang digelar di Davos, Swiss, Rabu (18/1).

Nicke yang juga menjabat sebagai co-Chair B20-TF ESC pada G20 tahun 2022 mengatakan Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang memegang Presidensi G20. Menurutnya, rekomendasi tersebut diperlukan untuk mempercepat transisi energi. Keenam rekomendasi kebijakan tersebut antara lain secara progresif meningkatkan kuantum, prediktabilitas, dan kemudahan aliran pembiayaan ke negara-negara berkembang.

B20-TF ESC juga harus memastikan partisipasi UMKM dalam kegiatan transisi energi dengan pembiayaan dan capacity building. Mereka harus memfasilitasi adopsi teknologi oleh rumah tangga dan UMKM untuk penggunaan energi yang efisien, bersih, dan modern.

Rekomendasi kebijakan lain yang diperlukan, lanjut Nicke adalah percepatan penerapan solusi akses listrik terintegrasi, termasuk off-grid dengan partisipasi masyarakat dan elektrifikasi berbasis grid untuk memperluas akses energi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Satgas harus menerapkan kebijakan dengan memastikan transisi yang teratur di sumber energi primer.

Lalu yang terakhir adalah perlunya kebijakan untuk mendukung inovasi teknologi iklim dengan mendukung start-up dan riset universitas dengan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia yang terampil, pengetahuan, dan sharing facility.

Satgas juga memiliki prioritas seperti mempercepat penggunaan energi berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta meningkatkan keamanan energi.Nicke mengatakan, kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang diperlukan sebagai key enabler untuk mencapai tiga prioritas tersebut.