Rp 660 Miliar Dana Proyek IKN Nusantara Masih Parkir di Kementerian PUPR

Desain IKN Nusantara di Kalimantan. Pembangunan Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara tengah jadi fokus pemerintah. Namun, ini tak terlepas dari sejumlah kendala, seperti proses lelang yang tak selalu mulus. Ada sekitar Rp 660,63 miliar dana yang seharusnya digunakan pada 2022 untuk pembangunan IKN Nusantara.

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara tengah jadi fokus pemerintah. Namun, ini tak terlepas dari sejumlah kendala, seperti proses lelang yang tak selalu mulus.

Sama halnya dengan proses lelang untuk proyek garapan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dimana, masih ada dana yang tersimpan di kas Ditjen Cipta Karya sebagai alokasi pembangunan IKN Nusantara.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menerangkan ada sekitar Rp 660,63 miliar dana yang seharusnya digunakan pada 2022 untuk pembangunan IKN Nusantara. Ternyata, rencana ini terganjal proses lelang sehingga urung diserap.

"Sisa anggaran Ditjen Cipta Karya tahun ini (2022) adalah sebesar Rp 882 miliar, terdiri dari untuk PHLN sebesar Rp 163,3 miliar, rupiah murni Rp 719 miliar ini untuk kegiatan-kegiatan di IKN masih ada tersisa 660,63 miliar. Ini karena proses lelang yang kemarin ada beberapa yang gagal, untuk uang pembangunan gedung kawasan Kemenko dan juga beberapa pengadaan lahan serta konsultasi," urainya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).

Sementara itu, ada Rp 58,7 dana yang masih tersisa untuk proyek Non IKN. Yakni adanya sisa lelang yang tidak termanfaatkan kembali.

Diana menguraikan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 17,6 triliun di 2022. Ini meningkat 40,69 persen atau Rp 5,09 triliun dari DIPA awL 2022 sebesar Rp 12,5 triliun.

Penambahan anggaran dilakukan untuk memberikan dukungan pada pembangunan prioritas. Diantaranya adalah penyelenggaraan Presidensi G20, dan pembangunan di kawasan IKN Nusantara.

Diana mengungkap, dana tambahan sebesar Rp 1,1 triliun untuk penyiapan Presidensi G20, dan Rp 2,3 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara.

"Adapun capaian realisasi keuangan 2022 sebesar 95 persen sedangkan relisasi fisik 96,9 persen. Kalau kita bandingkan dengan 2021 masih ada deviasi," kata dia.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 4 halaman

Lelang IKN Nusantara Jadi Kendala

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di proyek Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur, Jumat (13/1/2023). Bendungan Sepaku Semoi diproyeksikan bakal menyuplai kebutuhan air baku bagi penduduk IKN Nusantara.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR membelanjakan sekitar Rp 54,49 triliun atau 93,71 persen dari total anggaran Rp 58,14 triliun di 2022. Ada sejumlah kendala yang menghambat penyerapan tersebut.

Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian menyampaikan dari sisi realisasi fisik, tercapai sebesar 96,13 persen dari target yang ditetapkan. Meski, dari sisi serapan anggaran atau realisasi keuangan, dia tak memungkiri ada sejumlah kendala.

Dengan serapan anggaran Rp 54,49 triliun, berarti ada sekitar Rp 3,66 triliun yang gagal terserap atau 7,29 persen.

"Ini ketidakserapan ini terdiri dari padat karya, kemudian ada IKN sedikit karena lelangnya agak terlambat sehingga kita tidak sempat menyerap uang muka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SBSN dan PHLN yang tidak mungkin kita revisi," terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).

3 dari 4 halaman

Serapan Anggaran

Informasi, serapan anggaran ini lebih rendah dari capaian di tahun 2021 dengan realisasi keuangan Rp 63,62 triliun atau 95,86 persen. Serta realisasi fisik sebesar 96,50 persen.

Hedy menerangkan mulanya, anggaran yang didapat Ditjen Bina Marga pada 2022 adalah sebesar Rp 39,7 triliun. Namun, ada penambahan sekitar Rp 18,44 triliun untuk sejumlah acara.

Mulai dari helatan Presidensi G20, luncuran SBSN, luncuran dan percepatan PHLN, penangana bencana Gunung Semeru dan dukungan IKN Nusantara. Akhirnya, total pagu amggaran yang diterima Ditjen Bina Marga adalah Rp 58,14 triliun.

4 dari 4 halaman

Bangun Jalan

Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur. (Dok Kementerian PUPR)

Lebih lanjut, Hedy menguraikan seeapan anggaran ini disalurkan untuk membangun sejumlah jalan hingga jembatan. Mulai dari jalan tol, jakan arteri, jembatan, hingga fly over dan underpass.

Rinciannya, pembanhunan jalan tol di 2022 sepanjang 141 kilometer, jalan baru sepanjang 468 kilometer, jembatan dengan total oanjanh 20.759 meter, serta fly over dan underpass total sepanjamg 1.128 meter.

"Total pembangunan jalan tol tahun 2020-022 sepanjang 511,11 km. Ditargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 509,01 km pada tahun 2023 dan 385,5 km pada tahum 2024. Ini mayoritas dibiayai oleh investasi. Sehingga total jalan tol yang terbangun dari 2020-2024 seoanjang 1.405,5 km," bebernya.

Infografis Konsep Future Smart Forest City di IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)

Ibu Kota Nusantara
Negara
Presiden Joko Widodo sudah memberikan nama Nusantara, kepada ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Lihat Selengkapnya
Ibu Kota Nusantara
IKN Nusantara
Publik
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
Lihat Selengkapnya
IKN Nusantara
Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
IKN