Sri Mulyani: Indonesia Lebih Baik Dibanding Negara ASEAN dan G20

Tak hanya soal PDB, Sri Mulyani mengungkap ada prestasi lainnya. Misalnya, dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai cukup baik dari negara-negara di dunia.

"Negara yang dianggap relatif sangat baik dalam penanganan Covid-19, itu luar biasa dari Presiden Jokowi sampai seluruh menteri dan pimpinan daerah, kepala daerah, menteri dan lembaga yang luar biasa menangani covid untuk negara sebesar kita, geografis ayng rumit dan indonesia termasuk yang relatif baik," paparnya.

Dalam hal ini, capaiannya bisa dilihat dari sisi jumlah kasus yang terus membaik, jumlah vaksinasi, dan kemampuan dalam menangani pasien yang terkena covid-19.

"Kita juga prestasi ketiga, dan ini berhubungan dengan APBN APBD, menggunakan instrumen APBN relatively pruden, yaitu untuk bisa menangani covid memulihkan ekonomi, defisit dan tambahan utang negara itu relatif sangat modest dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Ia mengisahkan kalau ada negara yang bisa defisitnya tembu dua digit, sekitar 10-15 persen, bahkan ekonominya pun saat ini belum pulih. Indonesia mampu mengatur hal tersebut lebih baik dengan berkisar di bawah 5 persen.

"Kita defisit kita di tahun 2020 di 6 persen turun ke 4,7 (persen) dan tahun ni kita harap akan turun lagi. Ini artinya kita menggunakan instrumen keuangan negara dan daerah secara hati-hati, proper dan bertanggung jawab," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ancaman nyata pada ekonomi dunia yang lebih buruk dari pandemi Covid-19, yaitu perubahan iklim.

Hal itu Menkeu sampaikan dalam acara HSBC Summit 2022 'Powering the Transition To Net Zero' yang disiarkan secara virtual, Rabu (14/9/2022).

"Perubahan Iklim merupakan permasalahan global yang nyata dan bisa menjangkau aspek sosial, ekonomi, dan bahkan dampaknya bisa lebih signifikan daripada pandemi Covid-19," ujar Sri Mulyani, dikutip Kamis (15/9/2022).

Sri Mulyani memaparkan riset yang diterbitkan oleh Swiss Re Institute pada tahun 2021, yang mengungkapkan bahwa perubahan iklim dapat membuat dunia kehilangan lebih dari 10 persen nilai ekonominya, apabila kesepakatan Paris pada target emisi 2050 tidak terpenuhi.

Bahkan, dampak perubahan iklim juga bisa menyebabkan krisis finansial hingga penurunan kekayaan hingga Produk Domestik Bruto.

"Bahkan, tekanan inflasi dapat timbul akibat gangguan rantai pasokan nasional dan internasional akibat bencana seperti banjir, badai, dan kekeringan yang berpotensi mengakibatkan kerugian besar secara finansial," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, diperkirakan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim berada di sekitar. 0,62 - 3,45 persen dari PDB pada tahun 2030.

"Jadi dokumen kebijakan pembangunan tangguh iklim menyebutkan bahwa kerugian ekonomi akibat krisis iklim akan mencapai Rp 112,2 triliun atau 0,5 persen dari PDB pada tahun 2023, yaitu tahun depan," beber Sri Mulyani.