Komisi XI DPR Setuju Anggaran Kemenkeu di 2023 Sebesar Rp 45,1 Triliun

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak — Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI DPR RI sepakat usulan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2023 sebesar Rp 45,1 triliun. Anggaran tersebut untuk pengelolaan kebijakan fiskal dan penerimaan negara.

"Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 45,1 triliun," kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Lanjutan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Pagu indikatif Kementerian Keuangan sebesar Rp 45,1 triliun tersebut terdiri dari pembiayaan unit Kebijakan Fiskal sebesar Rp 103,7 miliar. Kemudian, unit Pengelolaan Penerimaan Negara sebanyak Rp 2,8 triliun.

Selanjutnya, unit Pengelolaan Belanja Negara sebanyak Rp 21,1 miliar. Lalu, unit Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko sebesar Rp 301,4 miliar. Terakhir, unit Dukungan Manajemen mencapai Rp 41,8 triliun.

Selain menyetujui pagu indikatif 2023, Komisi XI DPR RI meminta program kerja Kementerian Keuangan disertai dengan target capaian key perfomance indikator (KPI). Termasuk indikator kinerja pelayanan publik, serta pelaksanaan reformasi struktural, khususnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dna reformasi birokrasi dengan indikator yang terukur.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ucapan terima kasih atas persetujuan dan dukungan Komisi XI DPR RI terhadap program-program kerja Kementerian Keuangan di tahun 2023.

"Terimakasih atas persetujuan dan dukungan Komisi XI DPR RI," tutup Sri Mulyani mengakhiri rapat.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Para petinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meradang kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pemicu kemarahan para petinggi lembaga legislatif ketika Sri Mulyani tidak pernah datang saat diajak rapat.

2 dari 3 halaman

Bertemu Wapres, Sri Mulyani Curhat Kantornya Jarang Dikunjungi Menteri Lain

Menkeu dan BI Raker Dengan Banggar DPR — Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Kementerian Keuangan. Kehadiran wapres ini disambut hangat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Dalam kesempatan ini Pak Wapres juga bisa melihat kantor Kementerian Keuangan. Terima kasih Bapak," kata Sri Mulyani di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Menurut Sri Mulyani, Kementerian keuangan telah bekerja keras untuk menjaga keuangan negara. Namun sayangnya tidak banyak pihak termasuk jajaran menteri yang datang berkunjung ke tempatnya bekerja di kawasan Jakarta Pusat tersebut.

"Terima kasih Bapak, kami sudah bekerja (tapi) jarang ditengok kantornya, " kata dia.

Dia juga mengadukan para menteri yang jarang berkunjung ke Kementerian Keuangan. Sebab semua komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui pesan singkat di WhatsApp (WA).

"Para menteri juga jarang kesini pak, karena kalau sekarang cuma minta WA saja Pak, kalau berkomunikasi," kata dia.

3 dari 3 halaman

Tamu yang Hadir

Sebagai informasi rapat tersebut dihadiri para anggota KNEKS dan non anggota sebagai undangan. Dari pantauan terlihat 2 menteri hadir yakni Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno.

Hadir pula Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS Taufik Hidayat, dan Direktur Infrastruktur dan Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat.

Sementara, Ma'ruf Amin didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Lukmanul Hakim, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Infografis Tudingan Bambang Soesatyo dan Bantahan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Trieyasni)

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
anggaran