Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan Jadi 8 Persen di 2023

FOTO: Pemerintah Targetkan Pengentasan Kemiskinan di 2022 — Warga melakukan aktivitas di daerah kumuh kawasan Jakarta, Kamis (13/1/2022). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dari 147 kabupaten/kota wilayah pesisir ada 1,3 juta masyarakat miskin ekstrem yang jadi target pengentasan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa ditekan ke angka 7,5 persen hingga 8 persen. Target angka kemiskinan ini sesuai dengan arahan Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, tema RKP tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan kelanjutan.

“Penetapan ini didukung oleh hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021 berbagai masukan penting pada forum konsultasi publik, rencana kerja pemerintah dan juga mengikuti perkembangan terkini isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun global,” kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4/2022).

Adapun tema dan sasaran pembangunan rencana kerja pemerintah di 2023 ditetapkan dengan arah kebijakan pembangunan yang meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, tingkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan kesempatan kerja.

Kemudian, mendorong pemulihan dunia usaha industri, revitalisasi industri, dan penguatan riset, pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respon terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi dan pembangunan ibukota Nusantara.

“Target pembangunan dan sasaran pada tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,9 persen, tingkat kemiskinan mudah-mudahan kita bisa tekan 7,5-8 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen,” ujarnya.

Selanjutnya, rasio gini 0,375, indeks pembangunan manusia ditargetkan mencapai 73,31 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27 persen, serta indikator lainnya yaitu nilai tukar petani antara 103-105 persen dan nilai tukar nelayan 106-107 persen.

“Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen. Maka dari sisi pengeluaran pertumbuhan itu memerlukan dorongan konsumsi masyarakat yang diperkirakan dapat tumbuh 5,2 - 5,4 persen,” ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk anak sekolah ini adalah dari bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat miskin selama PPKM Darurat. BLTM anak sekolah merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH). Nilai t...

2 dari 3 halaman

7 Industri Prioritas

Mengingat peningkatan aktivitas masyarakat dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi, Suharso berharap perekonomian kembali dalam situasi normal sebelum pandemi.

Di sisi lain untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen, investasi juga diharapkan didorong tumbuh tinggi tahun 2023 dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan industrialisasi peningkatan investasi pada industri yang ramah lingkungan.

“Ekspor juga didorong agar tumbuh 6 hingga 7,3 persen, pertumbuhan ini tentu akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas,” ujar Suharso.

Dia menegaskan, dari sisi lapangan usaha sektor industri pengolahan diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan, didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 industri prioritas, makanan dan minuman, tekstil, dunia otomotif, farmasi dan alat kesehatan juga program industri hijau serta perluasan penerapan industri 4.0.

3 dari 3 halaman

Angka Kemiskinan 2021 Turun Jadi 9,71 Persen

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 untuk perlindungan sosial telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Tercatat, rasio angka kemiskinan di September 2020 di angka 10,19 persen dan turun menjadi single digit di September 2021 sebesar 9,71 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan berarti jumlah penduduk miskin yang sebelumnya mencapai 27,5 juta pada September 2020, kini turun menjadi 26,5 juta jiwa pada September 2021.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Selasa (12/4/2022).

“APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan impactful bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Kesejahteraan Rakyat,” kata Hadiyanto.

Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini, APBN berperan sangat detail dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi counter cyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal.

Selain itu, kinerja APBN untuk peningkatan vaksinasi dan pelayanan publik di masa pandemi telah mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 5,25 persen year-on-year di kuartal IV-2021.

Kementerian keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan, terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan pencairan dana APBN, dalam mendukung percepatan realisasi APBN terutama program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) melalui modernisasi digital payment, dan simplifikasi pelaksanaan anggaran.