Sukses

Harapan Buwas atas Holding BUMN Pangan: Jangan Lagi Bulog Jadi Pemadam Kebakaran

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengapresiasi pembentukan holding BUMN pangan yang dipimpin oleh PT RNI (persero). Holding BUMN pangan ini membuat pembagian penugasan yang diberikan pemerintah lebih jelas.

"Jangan lagi Bulog nanti jadi pemadam kebakaran. Harga telur naik suruh Bulog, daging ayam suruh Bulog. Sekarang harus jelas siapa yang bekerja jagain apa? Siapa tanggung jawab harga daging ayam, daging sapi?" ujarnya, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Salah satu tujuan pembentukan holding BUMN pangan adaah penataan niaga pangan. Tujuan ini nantinya dijalankan bersama dalam holding dan tidak harus Bulog saja. "Supaya jelas, produksi beras, jagung itu berapa tiap bulannya? Sekarang ini kan hampir abu-abu," katanya.

Adanya penugasan yang jelas akan membuat penanganan menjadi lebih tepat ketika terjadi masalah stok dan harga oleh pihak yang ditugaskan pemerintah. Misalkan, Bulog bertugas mengamankan pajale yaitu padi, jagung dan kedelai.

"Kalau bagian Bulog hanya pajale ya sudah hanya pajale. Jangan seperti kemarin ada perajin tempe tahu datang, bilang mau beli kedelai, harganya sekian, minta tolong Bulog. Dari mana? kecuali saya ada penugasan," jelasnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Pinjamkan Gudang

Budi Waseso menegaskan, Bulog mau meminjamkan gudang kepada cluster pangan bila dibutuhkan untuk menampung komoditas yang ditanggungjawabi oleh masing-masing. Namun dengan syarat harus punya komitmen.

"Saya mau meminjamkan gudang Bulog. Tapi, ada konsekuensinya. Artinya, harus berkomitmen betul," katanya.

Saat ini, kata Budi Waseso, Bulog memiliki banyak gudang yang justru kosong, sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat ongkos perawatan. Di sisi lain, dalam menjalankan tugas stabilisasi yang diperintahkan pemerintah, sering terkendala birokrasi.

"Sementara, kualitas beras menurun sehingga tidak mungkin dijual mahal. Tapi, mau nggak mau karena cost tadi. Jadi, simalakama juga," tandasnya.

 

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS