Sukses

Menteri Tjahjo: Kami Usulkan Tambahan Anggaran Apabila Memungkinkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menuturkan kementeriannya meminta tambahan anggaran 2022 jika memungkinkan. Hal itu, keputusannya diserahkan ke Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI.

Tjahjo mengatakan sebelumnya ia juga mengusulkan sejumlah tambahan anggaran bagi Kementerian PANRB. Kendati begitu, saat ini pemerintah memutuskan untuk lebih dulu fokus pada pemulihan infrastruktur kesehatan pasca pandemi Covid-19.

“Apabila keuangan negara memungkinkan, kami juga mengusulkan (penambahan anggaran), tapi karena kebijakan pemerintah dalam konteks prioritaskan untuk infrastruktur kesehatan setelah pandemi covid yang belum selesai ini,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (20/9/2021).

Diketahui, dari pagu anggaran Kementerian PANRB sebesar Rp 237.425.687.000, Tjahjo menunjukkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 153.510.270.000.

Angka tersebut, dibagi menjadi dua aspek, yakni rencana lokasi bagi program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN sebesar Rp 116.663.797.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar RP 36.846.473.000.

Dengan demikian, total anggaran yang akan diterima Kementerian PANRB setelah penambahan adalah Rp 390.935.957.000.

“Kami serahkan bagaimana kebijakan Kementerian Keuangan dan badan anggaran DPR untuk peningkatan atau tidak dari anggaran Kemenpan RB,” katanya.

“Sekali lagi kami minta dukungan, saran, kritik dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk keberhasilan pencapaian program strategis proker kami guna mencapai target pembangunan 2020-2024,” tambahnya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Rencana Alokasi Anggaran

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mencatatkan pagu anggaran 2022 senilai, Rp 295. 349.382.000. Ada beberapa sektor yang disasar Kemenpan RB dalam mengalokasikan anggarannya tersebut.

Angka tersebut dibagi dua, antara lain bagi Kementerian PANRB senilai RP 237.425.687.000 dan anggaran Komisi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp 57.923.695.000.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo menuturkan ada sepuluh sasaran strategis alokasi anggaran Kemenpan RB. Ia mengatakan penyalurannya dengan memperhatikan skala prioritas dan memanfaatkan berbagai bidang yang ada di lingkup Kemenpan RB.

“Yang masing-masing memiliki indikator dan target yang ingin dicapai di 2022 mendatang,” katanya dalam Rapat Kerja/Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (20/9/2021).

Diantaranya, pertama untuk rencana kegiatan Deputi Bidang kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah dengan sasaran Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif, kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi akan menghabiskan pagi anggaran sebesar Rp 27.221.513.000.

“Sasaran strategis yang kedua adalah terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera. Kegiatan Deputi SDM dan Aparatur adalah kegiatan yang baru untuk mentransformasikan SDM dan aparatur. Sebagai tahap awal program transformasi SDM aparatur, presiden Joko Widodo telah mencanangkan core values yaitu ber-Akhlak,” tuturnya.

Sasaran strategis kedua itu direncanakan menghabiskan Rp 16.864.400.000.

Selanjutnya, untuk deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan akan dibagi menjadi tiga sasaran strategis. Yakni, terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel. Kemudian terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas, serta peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan semakin efektif dan bersih, akuntabel, dan berintegritas,” katanya.

Selanjutnya, pada bagian Deputi Bidang Pelayanan Publik akan menyasar terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima, dengan anggaran senilai RP 22.615.887.000. Dengan program prioritasnya adalah peningkatan layanan publik yang terintegrasi.

“Misalnya pengembangan layanan publik berbasis elektronik, misal portal pelayanan publik dan e-services, inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan, pengukuran kinerja pelayanan publik dengan indeks pelayanan publik. Dengan kegiatan ini diharapkan instansi pemerintah untuk selalu memberikan layanan terbaik yang prima kepada masyarakat,” katanya.