Menteri Tjahjo: Pengalihan Jabatan Struktural Ubah Pola Pikir PNS Ingin Dilayani

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menyoroti posisi jabatan struktural yang umumnya jadi incaran para birokrat dan PNS lantaran dianggap memiliki kewenangan yang kuat.

Tjahjo menegaskan, pola pikir birokrat seperti itu akan segera diubah dengan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang lebih mengedepankan kompetensi individu para PNS.

"Pada umumnya para birokrat lebih berorientasi pada jabatan struktural, seolah-olah bahwa para pemangku jabatan struktural memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sedemikian kuat," ujar Menteri Tjahjo dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Menurut dia, dengan pola pikir lama itu, PNS yang telah jadi pejabat seringkali cenderung meminta dilayani daripada melaksanakan tugas utamanya. Dia menekankan, pada dasarnya tugas utama setiap PNS adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat.

"Melalui penyederhanaan birokrasi, pola pikir seperti ini akan kita ubah menjadi pola pikir yang lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi spesifik tugas pemerintahan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat," jelas Tjahjo.

Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level dimaksudkan untuk memangkas rangkaian hirarki pengambilan keputusan yang terlalu panjang sehingga menghambat proses pelayanan publik.

Harapannya akan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi, termasuk upaya untuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit, dinamis, dan mudah melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategisnya.

Proses tersebut tidak serta merta memindahkan kewenangan, tetapi dengan pertimbangan matang untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. PNS yang terdampak pengalihan jabatan ini juga harus memenuhi kriteria tertentu dalam suatu jabatan fungsional.

"Kita tidak ingin proses pengalihan ini menjadi jabatan fungsional rasa struktural," tegas Menteri Tjahjo.

Saksikan Video Ini