Pengusaha Minta Presiden Jokowi Segera Tunjuk Sosok Wakil Menteri Koperasi dan UKM

Target Penyaluran Banpres Produktif untuk UMKM — Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Jakarta, Rabu (30/9/2020). Kemenkop UKM menyatakan realisasi penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif untuk UMKM senilai 2,4 juta/UKM hingga 21 September 2020 mencapai 5.909.647 usaha mikro atau sekitar 64,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik Wakil Menteri Koperasi dan UKM. Tujuannya agar wakil menteri fokus menangani nasib UMKM yang terpuruk akibat pandemi covid-19.

Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang, mengatakan bahwa pihaknya sudah menyuarakan aspirasi ini sekitar juli 2020 dan Perpresnya keluar atau ditandatangani tanggal 23 September 2020. Artinya sudah hampir 6 bulan Pepres soal wakil menteri ini terbit tetapi presiden belum menunjuk sosok wakil Menteri.

“Tadinya kami berharap saat reshuffle kabinet Desember 2020 sudah sekalian diumumkan siapa Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, namun mungkin presiden memiliki pertimbangan lain,” kata Sarman dalam keterangannya, Minggu (14/2/2021).

Menurutnya, saat ini adalah momentum yang tepat, Presiden Jokowi menunjuk dan melantik Wakil Menteri yang fokus menangani nasib UMKM yang terpuruk akibat pandemi covid 19.

Dimana saat ini puluhan juta UMKM menunggu terobosan, inovasi dan rencana strategis Pemerintah akan nasib dan masa depan UMKM yang sudah banyak tumbang selama pandemi covid 19.

“Saatnya Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja keras menyusun blueprint pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM dalam kondisi pandemi dan pasca pandemi sehingga UMKM dapat tumbuh dan bangkit kembali,” ungkapnya.

Terlebih saat ini Kementerian BUMN sedang memproses pembentukan holding ultra Mikro yang melibatkan 3 BUMN yaitu PT BRI, PT PNM dan PT Pegadaian dalam rangka perbaikan ekosistem pembiayaan yang selama ini menjadi kendala yang belum terjawab tuntas.

Pembentukan holding ini perlu sejak awal di respons dan dikawal serta didukung dengan data UMKM yang valid.

“Semoga dalam waktu dekat Presiden dapat menetapkan Wakil Menteri koperasi dan UMKM ,agar pelaku UMKM memiliki semangat optimisme untuk bertahan dan bangkit kembali pasca covid 19,memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet pada jumpa pers di Istana Negara, 22 Desember 2020. Ada enam menteri baru yang ditunjuk menggantikan menteri lama di Kabinet Indonesia Maju. Diantaranya ialah mantan wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Un...

2 dari 2 halaman

Sosok yang Pantas

Banyak Calon yang diyakini mampu mengemban tugas ini, seperti Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Abas yang dalam waktu dekat akan purna tugas.

Sarman menilai, Bupati Banyuwangi itu memiliki segudang prestasi dalam membangun Kabupaten Banyuwangi selama 10 tahun, dari kota yang terkenal sebagai kota santet menjadi kabupaten yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit dengan berbagai event nasional maupun internasional.

“Atau Bupati Minahasa Selatan Tety Paruntu yang sempat diundang ke Istana sebagai calon Menteri, namun tidak jadi juga layak dipertimbangkan,” usul Sarman.

Namun semua kembali kepada hak progratif Presiden, siapapun yang dipilih Presiden sejauh memiliki komitmen untuk bisa bekerjasama dengan Menteri Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan UMKM ke depan, tentu pelaku usaha akan mendukung sepenuhnya.

UKM
Bisnis
UKM adalah singkatan dari Usaha Kecil dan Menengah.
Lihat Selengkapnya
UKM
UMKM
Bisnis
Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi.
Lihat Selengkapnya
UMKM
koperasi
Organisasi
Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.
Lihat Selengkapnya
koperasi
wakil menteri