Literasi Inklusi Keuangan Masih Jadi PR OJK

20151104-OJK Pastikan Enam Peraturan Akan Selesai Pada 2015 — Petugas saat bertugas di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai pengawas di industri jasa keuangan. Meskipun secara capaian masih banyak yang perlu ditingkat.

"Inklusi keuangan saya rasa sudah ada di treknya yang benar walaupun dari capaian masih belum maksimal," kata Eko dalam Forum Diskusi Salemba bertema: 9 Tahun Peran OJK dalam Menjaga Inklusi Jasa Keuangan Indonesia secara virtual, Jakarta, Kamis (3/12).

Salah satunya terlihat dari indeks inklusi keuangan di Indonesia yang dalam survei OJK tahun 2019 baru mencapai 36 persen dan pasar modal baru 5 persen. Artinya masyarakat di Indonesia lebih mengenal atau akrab dengan aktivitas perbankan ketimbang pasar modal.

"Perbedaan ini menjadi gambaran, orang lebih akrab dengan perbankan daripada pasar modal," kata dia.

Meski begitu, Eko melihat hal ini bermakna masih banyak potensi di Indonesia yang perlu dikembangkan. Literasi terhadap inklusi keuangan juga harus lebih beragam. Sebab produk dari industri keuangan tidak hanya perbankan dan pasar modal.

Seiring berkembangnya teknologi kehadiran produk dari sektor jasa keuangan juga mulai beragam. Semisal kemunculan perusahaan fintech yang menawarkan beragam pembiayaan kepada masyarakat.

"Ke depan, kalau ini mau didorong, idealnya bukan hanya kepada perbankan saja tetapi juga entitas yang lainnya," ungkap Eko.

Selain itu literasi keuangan secara umum juga harus dipercepat. Setidaknya Indonesia tidak boleh kalah dengan Malaysia yang sudah mencapai 86 persen. Sebab saat ini posisi Indonesia berada di bawah Malaysia dan Thailand yakni baru 73 persen.

Sebab percepatan literasi inklusi keuangan ini bisa menggerakan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga ujungnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga manfaatnya ini bisa berjalan dengan ujungnya kesejahteraan dan penguatan pertumbuhan ekonomi," kata dia mengakhiri.

Anisyah Al Faqir

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing menyatakan, tidak ada jaminan uang yang telah diinvestasikan ke platform ilegal investasi bodong akan kembali 100 persen. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk berhati-hati sebelum...

2 dari 2 halaman

Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia Terus Meningkat

Suasana Kantor Bank Bukopin Ditengah Terjangan Isu — Suasana pelayanan nasabah di kantor pusat Bank Bukopin, Jakarta, Selasa (1/7/2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan pernyataan efektif pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas kelima (PUT V) Bukopin, pada Selasa (30/6). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan di 2020. Peningkatan inklusi keuangan tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Pontianak Kalimantan Barat pertumbuhannya sangat tinggi.

“Berdasarkan laporan total transaksi inovasi keuangan digital tahun 2020, Kalimantan Barat telah melakukan transaksi elektronik sejumlah Rp 833 juta. Besar jumlah tersebut hanya dalam waktu satu tahun selama adanya layanan inovasi digital yang tercatat di OJK.” jelas Direktur Group Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dino Milano, Rabu (2/12/2020).

Survei yang dilakukan OJK menunjukkan, hanya ada 36 persen responden yang baru mengetahui tentang layanan keuangan digital. Kemudian ada 31,26 persen di antaranya pernah menggunakan layanan keuangan digital.

Sedangkan berdasarkan akumulasi penyaluran pinjaman online hingga September 2020, Kalimantan Barat memang mencapai pertumbuhan hingga 59 persen di 2020. Akumulasi transaksi itu merupakan akumulasi tertinggi di antara provinsi di Kalimantan yang peningkatan mencapai hingga 67,1 persen.

Berdasarkan survei nasional literasi keuangan 2019, tingkat inklusi dan literasi keuangan Indonesia memang terus meningkat. Inklusi keuangan tersebut sudah menjadi program utama dari OJK sejak awal berdirinya. Data menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan itu mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19 persen.

“Meningkat dari tahun ke tahun dari sejak pertama kali kami melakukan survei di tahun 2016,” ujar Dino.

Dino mengharapkan peningkatan tersebut selanjutnya semoga bisa terus berkembang lagi.

OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
Literasi Keuangan
Keuangan