Defisit CPO di 2025 Berisiko Ekspansi Lahan Besar-besaran

20160308-Ilustrasi-Kelapa-Sawit-iStockphoto — Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Defisit Crude Palm Oil (CPO) atau kelapa sawit pada 2025 diperkirakan mencapai 1,26 hingga 108,63 juta ton CPO. Perhitungan ini merujuk pada setidaknya tiga skenario. Masing-masing yakni merupakan proyeksi dari B20, B30, dan B50.

Untuk skenario yang paling rendah, yakni skenario satu yang masih menjalankan B20, akumulasi defisit CPO sampai dengan 2025 itu 1,26 juta ton CPO.

Adapun proyeksi skenario dua, yakni mengikuti kondisi saat ini, yaitu B30. Setelah sebelumnya B20 pada 2016-2019, B15 pada 2015, dan B10 pada 2014 silam. Lalu dalam skenario tiga, akan menggunakan B50.

“Masa dari defisit itu juga berbeda-beda. Semakin progresif skenarionya, semakin cepat dan besar defisit CPO yang terjadi,” papar Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah, dalam diskusi daring - Kebijakan Biodiesel Untuk Siapa, Rabu (18/11/2020).

Alin menjabarkan, melalui skenario tersebut, maka estimasi lahan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan biodisel masing-masing 3 persen, 39 persen, dan 70 persen dari luas lahan produktif kelapa sawit 13.356.211 hektare (Kementan 2019).

untuk memenuhi skenario tiga, skenario yang paling tinggi (B50) tahun depan, itu sebenarnya kita sudah menanam 5 juta hektar. Yang akhirnya itukan perlu waktu sekitar 3 tahun untuk tumbuh,” kata Alin.

Selanjutnya, di 2020 mestinya ada penambahan 1,69 hektar, 1,30 hektar di 2021, dan 1,11 hektar di 2022. “ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan 2025,” kata Alin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi menyebut implementasi mandatori biodiesel 30% (B30) dapat menghemat devisa negara hingga Rp 63 triliun karena berkurangnya impor minyak.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Lanjutkan Program B30 Demi Industri Kelapa Sawit Nasional

Uji Coba Penggunaan Bahan Bakar B30 — Sampel biodiesel B0, B20, B30, dan B100 dipamerkan saat uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Pemerintah berkomitmen terus mendukung keberlanjutan pelaksanaan program mandatori biodiesel (B30). Hal ini ditunjukkan dengan penyesuaian pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya untuk menyokong keberlanjutan program B30 tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program B30 harus terus dijalankan dengan tujuan menjaga stabilisasi harga CPO pada level harga minimal USD 600 per ton untuk menjaga harga tandan buah segar (TBS) petani sawit.

“Selain itu juga untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan non migas yang sekitar 12 persen-nya berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya,” ujar Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi Komite Pengarah Badan Pelaksana Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Selasa (27/10/2020).

Kemudian, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat. Yakni dengan mengalokasikan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk 180 ribu hektare (ha) lahan di 2021.

“Target luasan lahan tersebut diikuti kenaikan alokasi dana untuk tiap hektare lahan yang ditetapkan, yaitu Rp 30 juta per ha atau naik Rp 5 juta per ha dari sebelumnya sebesar Rp 25 juta per ha,” ungkap Menko Airlangga.

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, serta pelaku usaha utama industri kelapa sawit nasional.