Program PEN Bakal Diperluas, Ada Subsidi Gaji Honorer hingga Pembebasan Cicilan KPR

banner infografis gaji pns dki — Ilustrasi Gaji

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang membahas beberapa usulan baru untuk perluasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Usulan ini akan segera difinalisasi oleh Tim Pelaksana, Satgas PC-19, Satgas PEN dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Adapun usulan program baru yaitu Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditanggung pemerintah pusat, Payment Holiday (bebas pembayaran angsuran pokok dan bunga, untuk KPR maksimal Rp500 juta), Pembebasan PPh BPHTB berupa RS dan RSS (dari 5 persen menjadi 1 persen), serta Bunga Kredit Konstruksi rendah.

"Juga ada program perluasan Subsidi Upah untuk Guru Honorer, Perluasan Banpres Produktif dari Rp 9 juta menjadi Rp15 juta, Beli Produk UMKM, dan Voucher Pariwisata," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers online, Jakarta, Jumat (18/9).

Bersamaan dengan perluasan program, pemerintah juga terus memperketat upaya menekan pertambahan jumlah kasus. Untuk mendukung penegakan hukum dan disiplin penerapan protokol kesehatan di daerah, pelaksanaan Operasi Yustisi dengan pengenaan sanksi pidana memerlukan instrumen hukum berupa Perpu, yang akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Sementara itu, realisasi anggaran PEN per 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun atau 36,6 persen terhadap pagu anggaran PEN yang sebesar Rp695,2 triliun. Jika dilihat per kelompok program, realisasinya adalah Kesehatan Rp18,45 triliun atau 33,47 persen, Perlindungan Sosial Rp134,4 triliun atau 57,49 persen, Sektoral K/L atau Pemda Rp20,53 triliun atau 49,26 persen, Insentif Usaha Rp22,23 triliun atau 18,43 persen, dan Dukungan UMKM Rp58,74 triliun atau 41,34 persen.

Potensi realisasi/ penyerapan anggaran PEN sampai akhir tahun 2020, yakni Kesehatan Rp84,02 triliun, Perlindungan Sosial Rp242,01 triliun, Sektoral/ Pemda Rp71,54 triliun, UMKM Rp128,05 triliun, dan Pembiayaan Korporasi Rp49,05 triliun, serta Insentif Usaha Rp.120,61 triliun.

"Perkiraan realisasi atau penyerapan anggaran PEN akan bisa mencapai 100 persen namun akan ada perubahan komposisi re-alokasi antar 6 kelompok Program PEN,” tandas Menko Airlangga.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan perekonomian di tengah pandemi virus corona.

2 dari 2 halaman

Penyaluran Dana PEN Capai 254 Triliun, Ini Rinciannya

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan paparan dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dialog membahas capaian kinerja DPR, MPR, dan DPD periode 2014-2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Airlangga Hartarto membeberkan realisasi anggaran PEN hingga hari ini, Jumat (18/9/2020).

Dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun, anggaran PEN sudah tersalurkan 36,6 persen atau sekitar Rp 254,4 triliun. Airlangga juga merinci realisasi serapan anggaran PEN ini mulai dari sektor kesehatan hingga dukungan UMKM.

"Program kesehatan realisasinya 33,47 persen atau Rp 18,45 triliun dari pagu Rp 87,5 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/9/2020).

Kemudian, anggaran perlindungan sosial sudah terealisasi sebesar 57,49 persen atau mencapai Rp 134,4 triliun dari pagu Rp 203,91 triliun.

Untuk Sektoral K/L dan Pemda, anggarannya sudah terserap sebesar 49,26 persen atau sekitar Rp 20,53 triliun.

"Kemudian, insentif usaha terserap 18,43 persen atau sekitar Rp 22,23 triliun, dan dukungan UMKM sudah tersalurkan 41,34 persen atau sebesar Rp 58,74 triliun," ujar Airlangga.

Airlangga juga memastikan alokasi anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun bisa tersalurkan 100 persen dengan komposisi realokasi ke 6 kelompok kegiatan.

"Potensi penyerapan sampai akhir tahun 2020, untuk anggaran kesehatan, dari Rp 87,5 triliun diperkirakan realisasinya mencapai Rp 84,02 triliun," katanya.

Demikian pula dengan perlindungan sosial yang diperkirakan ada kenaikan dari anggaran Rp 203,91 triliun menjadi Rp 242,01 triliun.

Lalu, realisasi anggaran Sektoral K/L dan Pemda diperkirakan turun dari Rp 106,11 triliun menjadi Rp 71,54 triliun. Untuk dukungan UMKM sedikit meningkat dari anggaran Rp 123,46 triliun menjadi Rp 128,05 triliun.

"Kemudian untuk pembiayaan korporasi dari Rp 53,6 triliun diperkirakan akan menjadi sebesar Rp 49,05 triliun," kata Airlangga.

Subsidi Gaji
Bisnis
Subsidi gaji adalah bantuan uang berupa gaji atau upah yang diberikan untuk pegawai.
Lihat Selengkapnya
Subsidi Gaji
Pemulihan Ekonomi Nasional
Dana PEN