Alasan Pemerintah Kembali Ubah Target Pertumbuhan Ekonomi 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2020 telah terjadi perubahan dari proyeksi awal disampaikan pemerintah.

Pada Maret-April lalu, pemerintah memberikan pandangan kepada DPR ekonomi di 2020 bakal berada dikisaran minus 0,4 persen hingga positif 2,3 persen.

Kemudian berdasarkan data hingga Juli dan Agustus pemerintah kembali memperkecil proyeksi pertumbuban. Di mana saat ini berada di kisaran minus 1,1 persen hingga 0,2 persen.

"Jadi hanya mendekati 0 persen. Kalau dilihat berbagai instasi atau lemgbaga internasional juga merevisi poryeksi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia," kata dia di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Bank Pembanguan Asia atau ADB sendiri sudah revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang tadinya perkirakan di 2,5 persen, di revisi menjadi tumbuh minus 1,0 persen. Kemudian IMF yang pada April-Maret memperkirakan ekonomi Indonesia 2020 tumbuh 0,5 persen direvisi akan tumbuh minus 0,3 persen.

"Ini menggambarkan keseluruhan proyeksi ekonomi dari aemua lembaga dan forecasts sangat belum stabil karena tergantung asumsi skenario mengenai pandemi dan normalisasi kegiatan ekonomi di semua negara," jelas dia.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan berdasarkan agregat demand atau sisi permintaan dan pengleuaran pada konsumsi untuk 2020 akan berkisar minus 1,3 hingga 0 persen. Angka ini turun signifikan dibandingkan posisi tahun lalu sebesar 4,9 persen.

Kemudian investasi akan tumbuh minus 4,2 persen hingga minus 2,6 persen. Untuk ekspor akan ada di dalam kisaran minus 5,6 persen hingga minus 4,4 persen, sedangkan impor di kisaran minus 10,5 persen sampai dengan minus 8,4 persen.

"Sehingga keseluruhan tahun ini berdasarkan revisi forecast terbaru Kemenkeu adalah pada antara minus 1 hingga positif 0,2 persen dari sisi pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin target pertumbuhan ekonomi di 2021 yang dipatok oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 realistis. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 4,5 persen hingga 5,5 persen pada tahun depan.

Proyeksi pertumbuhan tersebut melihat berbagai pertimbangan dari proyeksi terhadal lembaga-lembaga keuangan dunia. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pulih bahkan mencapai 6,1 persen. Sementara Bank Dunia memproyeksikan 4,8 persen dan Asian Development Bank (ADB) adalah 5,3 persen.

Pemerintah juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi 2021 ditentukan oleh berbagai faktor utama. Yaitu keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 termasuk upaya riset aktif.

Kedua yakni kondisi pemulihan kinerja perekonomian global, terutama dipengaruhi oleh penanganan pandemi Covid-19 dan faktor politik pasca pemilu dilakukan Amerika Serikat dan dinamika hubungan Amerika dan China serta harga komoditas.

Ketiga upaya reformasi struktural untuk meningkatkan kepercayaan investasi dan kemudahan usaha di dalam rangka untuk menarik investasi. Dan keempat dukungan kebijakan fiskal yang mengarah kepada countercyclical termasuk melalui lanjutan program pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah berkeyakinan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen adalah cukup realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut dan juga base line pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang menurun," kata dia dalam sidang paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Pemerintah sepakat penanganan pandemi covid 19 yang menyeluruh adalah kunci pemulihan ekonomi nasional dalam mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke jalur alamiahnya. Oleh karena itu pemerintah mengalokasikan untuk keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 sebesar Rp 356,5 triliun.

Di samping itu, dari sisi komponen sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 pemerintah memandang adanya pemulihan dari sisi permintaan domestik khususnya dari investasi dan konsumsi. Hal ini diperkirakan akan berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi juga diharapkan akan mampu mengembalikan level kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas belanja konsumsinya. Dengan mobilitas secara lebih normal, investasi atau pertumbuhan modal domestik bruto diperkirakan akan naik tajam sejalan dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur.

"Serta upaya reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha dan daya tarik investasi kinerja ekspor diperkirakan akan lebih membaik meskipun akan sangat tergantung kepada kondisi pemulihan ekonomi global," kata dia.

Selanjutnya ekspor sendiri akan didorong melalui perluasan negara yang potensial sebagai tujuan serta diversifikasi produk ekspor. Sementara impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal dari sisi produksi atau suplai.

"Pemerintah memandang bahwa 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi sekaligus momentum untuk reformasi struktural guna mendorong produktivitas dan daya saing industri manufaktur. Sektor industri pengolahan diharapkan kembali menjadi engine of terus dengan dukungan berbagai upaya kebijakan pemulihan dan upaya revitalisasi perbaikan infrastruktur," tandas dia.