Survei LIPI: Kelompok Rumah Tangga Masih Ragu Tingkatkan Konsumsi

Antisipasi Corona, Minimarket di Depok Ini Pasang Plastik Pembatas — Pekerja melayani pembeli dari balik plastik pembatas pada sebuah minimarket di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Rabu (8/4/2020). Penggunaan plastik pembatas tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 sebagai bentuk social distancing. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga.

“Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, di mana pada akhirnya memengaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”, ungkap Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho, Rabu (19/8/2020).

Agus menjelaskan, rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terkecil dan terpenting, mengingat semua kegiatan ekonomi berawal dari sana. “Rumah tangga Indonesia yang terdampak terdapat dua sisi secara bersamaan, yaitu kontraksi pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi,” jelas Agus.

Dirinya menjabarkan, kontraksi pendapatan terjadi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha. “Sementara keterbatasan ruang konsumsi diantaranya karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat,” jelas Agus.

Survei Pusat Penelitian Ekonomi LIPI berhasil menjaring 1.548 rumah tangga yang tersebar di 32 provinsi. Responden diambil sebagian besar berstatus Rumah Tangga Pekerja yaitu, 79,7 persen dan selebihnya pada Rumah Tangga Usaha dengan komposisi 20,3 persen.

Hasil survei menunjukkan dampak pandemi terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangga mengalami keterpurukan. “Baik Rumah Tangga Usaha maupun Rumah Tangga Pekerja memanfaatkan keberadaan tabungan, aset, dan atau pinjaman kerabat”, terangnya.

Agus mencontohkan, Rumah Tangga Pekerja relatif lebih tangguh dalam kemampuan konsumsi dibanding Rumah Tangga Usaha.

“Bahkan Rumah Tangga Usaha mengalami kesulitan dalam membayar tagihan dan cicilan rumah tangga,” jelasnya.

Dari sisi lain, Rumah Tangga Usaha dan Rumah Tangga Pekerja dalam enam bulan ke depan mulai merasa yakin untuk bekerja dan berusaha namun masih ragu untuk meningkatkan konsumsi.

“Sejauh ini, tercatat 19,4 persen rumah tangga telah melaporkan pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,” tutup Agus.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

2 dari 2 halaman

Jokowi: Kita Bergerak Cepat Beri Bansos, Diskon Tarif Listrik dan Subsidi Gaji

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan — Paket bansos terlihat di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak cepat pada perekonomian nasional.

Oleh karenanya, ia menginstruksikan pemerintah untuk bergerak cepat dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) guna memulihkan perekonomian nasional.

"Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji," tegas Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2020 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat 14 Agustus 2020.

Selain itu, ia melanjutkan, bansos lainnya yang harus disegerakan yakni membantu pelaku UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh bantuan presiden (banpres) produktif berupa bantuan modaldarurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka.

"Lalu membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja. Sesuatu yang tidak mudah," ucap Jokowi.

Untuk itu, Jokowi mengatakan, pemerintah harus cepat melakukan perubahan rumusan program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, hingga melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat.

"Kita juga menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian," ujar Jokowi.