Sukses

DJP Bocorkan Pelaku Usaha yang Siap Jadi Pemungut Pajak Pelaku Usaha Digital

telah mengatur mengenai prosedur pemungutan, penyetoran serta pelaporan PPN pada Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PMSE

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengatur mengenai prosedur pemungutan, penyetoran serta pelaporan PPN pada Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/2020.

Secara rinci, pelaku usaha PMSE sebagai orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE Luar Negeri dan/atau dalam Negeri.

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka perusahaan penyedia barang dan jasa digital baik dalam maupun luar negeri seperti : Streaming Film, Music, dan Aplikasi Penyedia layanan Video Conference, dapat dikenakan PPN Produk barang dan jasa digital sebesar 10 persen dari nilai yang dibayar oleh Pembeli barang/Penerima Jasa PMSE tersebut.

"Terkait dengan PMSE, secara basis sekarang yang kita mau terapkan pemungutan PPNnya, untuk PPh kita menunggu konsensus karena kita bagian dari komunitas global yang memang bersepakat untuk mencari long term solution," jelas Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo dalam video konferensi, Kamis (25/6/2020).

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Mulai Berlaku 1 Juli 2020

Adapun PMK 48/2020 ini mulai berlaku per 1 Juli 2020. Suryo menyebutkan sudah ada 6 pelaku usaha Luar Negeri yang siap untuk menjadi pemungut PPN.

"Ada beberapa PMSE maupun WP Luar Negeri yang teman-teman di DJP coba untuk komunikasi, dan beberapa diantaranya sudah sepakat untuk ditunjuk sebagai pemungut, hari ini masih terus berjalan komunikasi, paling tidak sudah ada 6 pelaku usaha Luar Negeri yang siap jadi pemungut PPN di awal periode," kata Suryo.

Lebih lanjut, Suryo menjelaskan penunjukan pemungut PPN akan dilakukan awal Juli seiring dengan berlakunya PMK 48/2020, kemudian dilakukan penyesuaian infrastruktur masing-masing pelaku usaha yang ditunjuk untuk memungut PPN,

"Penunjukannya berlaku 1 Juli, ditunjuk awal Juli, di PMK 48/2020 berlaku Juli, akan ditunjuk Juli dan Agustus mulai dipungut PPN, lalu setelah itu akan diserahkan ke kas negara," pungkas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia.

    ditjen pajak

  • Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.

    Pajak

  • DJP