Penyaluran Bansos Terkendala Data

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan, Maysita Crystallin, mengakui bahwa masalah data menjadi kendala pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) selama pandemi Corona Covid-19. Tingkat kehati-hatian ditingkatkan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Dia mengatakan, pendataan bansos saat ini terus dilakukan lebih. Mengingat dari data pemerintah 40 persen masyarakat terbawah (bottom), hanya 20 persen di antaranya yang bisa mendapatkan bansos tersebut.

"Kita lihat bottom 40 persen sebetulnya datanya sudah ada, tapi yang betul-betul by name by address dan sudah confirm NIK-nya tidak dobel dan sebagainya itu baru sampai penerima BPNT, kartu sembako," kata dia dalam diskusi online di Jakarta, Jumat (24/3/2020).

Sementara, 20 persen masyarakat terbawah, selama ini telah mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) dalam bentuk kartu sembako. Bagi kelompok ini, pemerintah lebih mudah jika ingin menambah (top up) bantuan yang diberikan.

"Misal kondisi ekonomi memburuk, pemerintah perlu top up, kita cuma bisa akses langsung yang bottom 20 persen. Padahal yang bottom 40 persen, bahkan di kondisi seperti ini sampai dengan bottom 60 persen itu bisa ikut terpangaruh konsumsinya karena penurunan pendapatan," jelasnya.