Pemerintah Klarifikasi Beredarnya Draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja

Hari Buruh-Mayday 2017-Reog-Jakarta- Helmi Afandi-20170501 — Massa buruh berjalan menuju Istana Negara saat aksi Hari Buruh di Jakarta, Senin (1/5). Dalam aksinya para buruh meminta sistem kerja kontrak dan upah rendah dihapus. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomain memastikan draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja yang beredar di masyarakat tidak benar atau hoax. Saat ini pemerintah menegaskan draft soal omnibus law tersebut masih dalam tahap finalisasi.

"Draft RUU yang beredar berjudul 'Penciptaan Lapangan Kerja', sedangkan yang sedang dalam proses finalisasi berjudul 'Cipta Lapangan Kerja'. Sehingga apabila ada Draft RUU yang beredar dan dijadikan sumber pemberitaan, maka bisa dipastikan bukan Draft RUU dari Pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono dalam keterangannya, Rabu (22/1/2020).

Susiwijono juga menegaskan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga tidak pernah menyebarluaskan draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja dalam bentuk apa pun sampai proses pembahasan selesai.

Diejlaskannya, sesuai mekanisme penyusunan Undang-Undang, Pemerintah sudah merampungkan substansi RUU Cipta Lapangan Kerja dan telah diusulkan oleh Pemerintah kepada Badan Legislasi Nasional DPR RI untuk dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional. Berdasarkan informasi jadwal Sidang di DPR RI, DPR RI akan menetapkan Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

"Setelah DPR RI menetapkan RUU Cipta Lapangan Kerja tercantum dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, Pemerintah segera menyiapkan Surat Presiden (Surpres) kepada Ketua DPR RI," tambah dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Beberapa tuntutan buruh di antara nya pengesahaan RUU Buruh Migran, Menolak PHK dan menuntut upah kerja layak.

2 dari 2 halaman

Disampaikan ke DPR

Tolak Omnibus Law, Buruh Datangi Gedung DPR — Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)

Susiwijono menambahkan, Presiden akan menyampaikan Surpres tersebut kepada Ketua DPR RI, disertai dengan draft Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja. Sampai saat ini Surat Presiden tersebut belum disampaikan.

"Pemerintah tetap memperhatikan masukan dan pertimbangan dari masyarakat sampai dengan RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut disampaikan kepada Ketua DPR RI," pungkas dia.

kemenko Perekonomian
Organisasi
Kemenko Perekonomian atau kependekan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Lihat Selengkapnya
kemenko Perekonomian
Omnibus Law