Sukses

DPR Minta Kementan Segera Sosialisasikan Asuransi Usaha Pertanian

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Budhy Setiawan, meminta Kementerian Pertanian untuk segera melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan Asuransi Usaha Pertanian.

Adapun asuransi ini meliputi Usaha Tani Padi (AUTP), Usaha Ternak Sapi (AUTS) atau Kerbau (AUTK), dan Asuransi Nelayan.

"Asuransi ini menjadi perlindungan usaha dari resiko ketidakpastian, sehingga petani lebih termotivasi menjalankan usaha budidayanya," kata Budhy dalam keterangannya, Rabu (20/11/2019).

Menurut dia, bencana alam ataupun serangan hama dan penyakit menjadi faktor resiko utama terjadinya kegagalan panen. Petani kecil yang modalnya terbatas akan sangat terbantu dengan adanya skema asuransi ini.

Melalui asuransi, keberlangsungan profesi petani beserta usaha budidaya yang dilakukannya dapat lebih terjamin.

"Melalui jaminan asuransi, kita bisa mendorong kepastian keberlanjutan usaha pertanian, sehingga nantinya mampu menjamin kelangsungan hidup keluarga petani dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional," jelas Budhy.

Dia menjelaskan, nantinya, proses pengajuan asuransi usaha tani ini dapat dilakukan oleh petani melalui Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota setempat. Dimana, pihak Dinas akan mengajukan daftar peserta asuransi definitif ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan Dinas Pertanian Provinsi.

Jika sudah disetujui, masih katanya, pembayaran asuransi dapat dilakukan oleh petani melalui transfer bank yang buktinya dapat diserahkan kepada petugas asuransi untuk ditukar dengan sertifikat asuransi.

Budhy menuturkan, besaran premi asuransi usaha tani padi pada saat ini adalah 3 persen dari asumsi besaran biaya input usaha tani padi sebesar Rp 6 juta per ha per musim tanam, atau sebesar Rp 180 ribu per ha setiap musim tanam.

Pemerintah pun akan memberikan subsidi sebesar 80 persen atas besaran premi ini, sehingga premi yang harus dibayar oleh petani sebesar 20 persen atau Rp 36 ribu per ha per musim tanam. Jumlah ini kemudian diakumulasikan dengan total luasan lahan yang dimiliki oleh petani.

"Sesegera mungkin sosialisasi menyeluruh terkait asuransi ini harus dilakukan, agar lebih melindungi dan memotivasi petani Indonesia mengembangkan usaha pertaniannya," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Program 100 Hari Kerja, Mentan Syahrul Lakukan Validasi Data Pertanian

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo langsung tancap gas dalam program 100 hari kerjanya. Dia mengaku, langkah awal yang akan dilakukan adalah membuat validasi data menjadi satu pintu. Melalui data, semua kebijakan dan perencanaan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Syahrul pun menegaskan bawa persoalan data harus mengacu pada lembaga negara yang sah dan mengikat dengan undang-undang seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, kata Syahrul, tidak boleh ada satu lembaga atau kementerian yang saling mengeluarkan data.

Langkah Syahrul dalam menyelesaikan persoalan data mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Tak terkecuali dari Menteri Pertanian periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman.

Dalam acara serah terima jabatan beberapa waktu lalu, Amran mengatakan bahwa perbaikan itu sangat tepat karena bisa membawa sektor pertanian menjadi lebih kuat.

"Soal data pangan yang disampaikan pak Syahrul, saya mendukung karena langkah tersebut sangat tepat. Memang ini harus diperbaiki karena banyak mafia yang bermain. Saya yakin pak Syahrul bisa membawa pertanian menjadi lebih kuat," katanya.

Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengaku bangga melihat putra daerahnya mengisi pos Menteri Pertanian untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Nurdin merasa yakin jika Syahrul mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

"Sebagai masyarakat Sulsel, kami bangga putra daerah terbaik Sulsel dipercaya mengambil peran dalam membangun bangsa. Saya yakin ke depan beliau bisa membawa pertanian lebih baik kagi," katanya.

Sementara itu, Pengamat pertanian dari Universitas Nusa Cendana, Leta Rafael Levis megutarakan keyakinannya terhadap Syahrul Yasin Limpo yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertanian.

Menurutnya, Syahrul adalah sosok brilian yang bisa diandalkan untuk membawa Indonesia lebih maju di sektor pertanian.

"Pengalaman Syahrul sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, seharusnya bisa memberikan energi positif bagi pembangunan pertanian. Artinya, dengan pengalamannya sebagai gubernur, tentu Syahrul tahu apa yang harus dilakukan pemerintah, dan petani dalam arti luas, untuk memajukan pertanian di Indonesia," tukasnya.

Sekedar diketahui, Syahrul Yasin Limpo merupakan putra daerah Sulawesi Selatan yang meniti karir dari Kepala Desa. Kemudian langkahnya meranjak ke Lurah, Camat, Bupati, Wakil Gubernur hingga dua periode Gubernur.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Sulawesi Barat Ekspor Pisang Kepok ke Malaysia
Artikel Selanjutnya
Dalam 4 Tahun, Ekspor Produk Pertanian Ditargetkan Naik 3 Kali Lipat