Sukses

Genjot Investasi, BUMN Perlu Jaga Kepercayaan Penanam Modal

Liputan6.com, Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk menjaga kepercayaan para penanam modal atau investor sebagai mitra kerjanya. Hal ini agar investor, baik asing maupun lokal, tidak ragu untuk menanamkan investasi di Indonesia dan beralih ke negara lain.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, salah satu masalah yang sering terjadi antara BUMN dan pihak swasta yang menjadi mitranya yaitu soal kontrak yang telah disepakati. Kontrak kerja sama tersebut seharusnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis dan tidak boleh tiba-tiba berubah di tengah jalan.

"Kalau investor lain melihatnya, wah kalau saya investasi di Indonesia nanti tiba-tiba dalam jangka panjang, mungkin kontrak saya enggak dihargai lagi, kan jadi dirugikan swasta," kata dia di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Permasalahan kontrak kerja sama seperti ini, lanjut dia, memang kerap terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya dalam proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

"Engak boleh lagi kejadian kayak seperti ini ke depan, oleh sebab itu harus ada solusi yang seharusnya enggak dibawa ke ranah hukum," tuturnya.

Agar tidak berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia, Heri berharap Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan ikut serta menyelesaikan masalah pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Marunda.

"Harus ada jalan terbaiknya, intinya apapun keputusannya menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak," kata Heri.

 

 

2 dari 4 halaman

Sri Mulyani Prediksi Investasi Semester I 2019 Tumbuh 5 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan investasi semester I 2019 bakal berada di kisaran angka 5 persen. Dirinya pun berharap laju investasi di semester selanjutnya akan tumbuh lebih baik.

"Semester I (diperkirakan) menurun lagi di 5 persen, jadi kita akan tingkatkan di semester II diharapkan momentum naik," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Sri Mulyani mengatakan, dengan capaian sebesar 5 persen tersebut maka investasi di semester II ditargetkan mampu tumbuh di angka 6 persen.

"Kalo target kita tidak akan liat tapi saya harapkan semester II akan lebih baik dari kondisi semester I, Jadi kita bisa-bisa berharap bisa meningkat di 6 persen," katanya.

Seperti diketahui, berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) investasipada kuartal pertama 2019 atau periode Januari-Maret, realisasi investasi tercatat mencapai Rp 195,1 triliun atau naik 5,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu alias year on year(yoy).

Di mana realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp 87,2 triliun. Realisasi tersebut naik 14,1 persen dari sebelumnya Rp76,4 triliun pada kuartal I 2018.

Sementara, realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 107,9 triliun. Realisasi PMA kuartal I 2019 turun 0,9 persen dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 108,9 triliun.

3 dari 4 halaman

Faisal Basri Sebut Investasi RI Tertinggi di ASEAN

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri mengaku heran dengan pernyataan pemerintah yang menyatakan investasi di Indonesia bermasalah. Karena itu harus terus didorong. Salah satunya dengan kebijakan anyar super deductible tax untuk vokasi.

Dia menjelaskan, tidak ada persoalan dengan kinerja investasi di Indonesia. Investasi Indonesia bahkan termasuk yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain di ASEAN.

"Apa yang salah dengan investasi kita? Tidak ada yang salah. Investasi per PDB ya, 32,3 persen dari PDB. Negara ASEAN lain, semua di bawah 30 persen," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, [ada Rabu (17/7/2019). 

"Investasi kita hanya dikalahkan Cina, 40 persen lebih dari PDB," ujarnya.

Karena itu, mengaku cemas bahwa setiap kebijakan yang diarahkan untuk mendorong investasi, didasarkan pada pemikiran dan diagnosa masalah yang tidak tepat.

"Kemudian kalau kita lihat kredit perbankan 12 bulan terakhir itu double digit terus, 11 persen. Investasi asing tahun 2018 itu kita nomor 16 terbesar di dunia. Naik dari 2017 urutan 18. Enggak ada yang salah dengan investasi. Diagnosis ini yang saya takut salah," tegasnya.

Menurut dia masalah yang sebenarnya yang terjadi di Indonesia adalah tinggi nilai ICOR (Incremental Capital output Ratio). Skor ICOR Indonesia saat ini jauh lebih rendah dibandingkan zaman orde baru. Makin tinggi nilai ICOR menunjukkan makin tidak efisiennya investasi di suatu negara.

"Yang salah, investasi banyak hasil sedikit. Jadi ada masalah dengan efisien investasi. ICOR-nya tinggi. Untuk menambah satu unit output di Indonesia sekarang dibutuhkan modal 6,2. Zaman orde baru bisa tumbuh double digit karena ICOR-nya 4 persen. Jadi 32 bagi 4 ya 8 persen pertumbuhannya. Sekarang 32 dibagi 6,2 ya 5,17. Kenapa ICOR tinggi. Tapi tiba-tiba super deduction tax," jelas dia.

Karena itu, dia berharap para pejabat negara, terutama para Menteri dapat membuat kajian atau diagnosa yang tepat terkait persoalan dalam perekonomian.

"Saya takut semua kebijakan ini datang dari mulut Presiden. Sidang kabinet, presiden bilang investasi tidak nendang. Presiden datang ke sidang kabinet bilang ekspor tidak nendang. Oleh karena itu mau bikin Kementerian Investasi, Kementerian Ekspor terus semua mengiyakan tanpa mendiagnosis," tandasnya.   

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
BUMN Rekrut Putra Putri Papua, Erick Thohir Tegaskan Tak Terkait Politik
Artikel Selanjutnya
PB HMI Desak Kejagung Segera Tuntaskan Kasus Jiwasraya