Pemerintah Optimalkan Pelayanan Tol Laut di Maluku

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Tol Laut diantaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula bersifat Direct diubah menjadi pola Hub and Spoke di 2019. 

Perubahan tersebut guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019.

"Selain meningkatkan pelayanan, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi biaya subsidi dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub dan spoke mengingat kapal feeder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun sehingga pertimbangan Pemerintah tidak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani seiring dengan perkembangan tol laut,"ujar Capt. Wisnu.

Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah 3TP yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah tersebut.

Lebih lanjut, Capt. Wisnu menjelaskan bahwa perubahan sistem tersebut menjadikan wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, menjadi 76 pelabuhan pada 2019.

Selain itu, volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada 2016 hanya sebesar 81.404 ton dan meningkat menjadi 239.875 ton pada 2018.

Untuk itu, Pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi Tol Laut bagi masyarakat di daerah 3TP. Selain itu, juga akan terus mengevaluasi dan mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien. 

Penguatan tol darat dan laut dinilai mampu menekan disparitas harga bahan pokok antara Indonesia wilayah barat dan wilayah timur.

Hal tersebut disampaikan Penulis Buku 'Memadu Fungsi Tol Darat dan Laut Menggugah Keadilan Distributif dan Komutatif' Ansel Alaman.

Dalam bedah buku tersebut, Ansel mengatakan, disparitas, konektivitas serta luas wilayah Indonesia menjadi alasan pentingnya memadukan fungsi tol darat dan laut.

"Persoalan tersebut menjadi dasar, dan telah diupayakan solusinya oleh pemerintah dan legislatif (DPR). Karenanya buku ini berfokus pada upaya pemerintah mewujudkan kerja sama swasta memadukan keduanya, tol darat dan laut," kata Ansel, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Hadir pada bedah buku tersebut, Akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning dan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman Direktur Usaha PT Pelni Harry Budiarto.

Buku tersebut menuturkan kebijakan yang berjalan di sektor maritim dalam empat tahun terakhir, termasuk sektor anggaran serta posisi tawar pemerintah dengan legislatif.

"Karya tulis ini mengalir dari hulu yakni menyoroti infrastruktur dasar dan transportasi sebagai public goods untuk public service," ujar dia.