Sukses

Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,6 Persen pada 2020

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu menerapkan kehati-hatian namun tetap optimis untuk mewujudkannya.

"Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3-5,6 persen, Pemerintah berpendapat perlunya sikap kehati-hatian namun penting untuk menjaga optimisme yang terukur," kata dia, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Dia menjelaskan, perkiraan batas bawah dalam asumsi pertumbuhan ekonomi menunjukkan risiko global yang meningkat. Sedangkan perkiraan proyeksi batas atas menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan.

"Landasan perkiraan pertumbuhan tersebut adalah terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan eskpor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional," jelas dia.

Selain itu, dia menyatakan konsumsi dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah terkendali untuk menjaga daya beli masyarakat, serta program bantuan sosial yang komprehensif untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Investasi

Sementara itu, investasi terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi.

"Hal ini sejalan dengan pendapat F-HANURA agar Pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun kita juga harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang berpotensi melemahkan investasi," ujarnya.

Sementara itu, untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah.

Selain tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah dan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan.

Pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.

3 dari 3 halaman

Jurus Pemerintah Jaga Rupiah Stabil pada 2020

Asumsi nilai tukar Rupiah dalam kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2020 ditetapkan berada di kisaran 14.000-15.000 per Dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan asumsi nilai tukar Rupiah serta masalah neraca transaksi berjalan yang sangat dipengaruhi baik faktor eksternal maupun domestik.

"Dari sisi eksternal, perlemahan ekonomi global, ketidakpastian hubungan dagang AS dan Tiongkok, arah kebijakan moneter AS, proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan perlemahan perdagangan global, serta fluktuasi harga komoditas," kata dia di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Dia menjelaskan, hal-hal tersebut mempengaruhi besarnya arus valuta asing (valas) yang masuk dan keluar Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 2018, yang pada gilirannya berimbas pada fluktuasi nilai tukar Rupiah.

Selain itu, neraca pembayaran dan neraca transaksi berjalan adalah refleksi perekonomian Indonesia dalam hubungannya dengan dunia internasional.

Perbaikan kinerja ekspor barang dan serta pendalaman sektor keuangan akan jasa, serta perbaikan iklim investasi mempengaruhi posisi neraca transaksi modal dan finansial. "Persoalan tersebut telah dan akan menjadi agenda perekonomian kita," ujarnya.

Dia mengungkapkan pemerintah akan melakukan perbaikan struktural untuk memperkuat daya saing ekonomi domestik, penguatan sektor riil dan pendalaman sektor industri, perbaikan infrastruktur, penyederhanaan aturan atau deregulasi, dan insentif-insentif kebijakan ditujukan untuk menciptakan efisiensi, produktivitas dan inovasi di sektor riil.

Hal itu guna mendorong produk Indonesia agar memiliki daya saing baik untuk ekspor maupun di pasar domestik.

"Perbaikan iklim investasi dan penyederhanaan regulasi juga akan mendorong arus investasi masuk ke Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, strategi juga dilakukan dengan cara melakukan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki program andalan sepuluh destinasi wisata di luar Bali.

Program tersebut diharapkan akan makin menarik jumlah wisatawan luar negeri dan mencegah keluarnya devisa karena wisatawan Indonesia ke luar negeri.

"Dengan langkah tersebut arus modal dan perdagangan barang dan jasa akan dapat diseimbangkan atau bahkan menjadi surplus sehingga mendorong akumulasi cadangan devisa nasional dan juga berdampak pada perbaikan nilai tukar," ujarnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Loading
Artikel Selanjutnya
Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Batasi Jumlah Pekerja Asing
Artikel Selanjutnya
Jurus Pemerintah Jaga Rupiah Stabil pada 2020