Defisit APBN Capai Rp 102 Triliun hingga Akhir Maret 2019

Persiapan Uang Tunai Bi — Petugas melakukan pengepakan lembaran uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (21/12). Bank Indonesia (BI) mempersiapkan Rp 193,9 triliun untuk memenuhi permintaan uang masyarakat jelang periode Natal dan Tahun Baru. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2019 sebesar Rp 102 triliun. Angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan posisi Maret tahun lalu sebesar Rp 85,8 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, defisit APBN hingga Maret 2019 disumbang oleh pendapatan negara sebesar Rp 350,1 triliun atau 16,2 persen dari target APBN 2019.

Sementara itu dari realisasi belanja negara, tercatat mencapai Rp 452,1 triliun atau sudah 18,4 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi tersebut sekitar 7,7 persen dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 419,6 triliun.

"Dengan demikian, defisit APBN hingga 31 Maret 2019 sebesar Rp 102 triliun atau 0,63 persen dari PDB. Lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit periode yang sama tahun lalu yang 0,58 persen dari PDB," ujar Luky di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/4).

Secara rinci, untuk pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 279,9 triliun atau sudah mencapai 15,7 persen dari target. Angka ini tumbuh 6,7 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 262,4 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2019 di hadapan anggota MPR, DPR dan DPD RI.

2 dari 3 halaman

Realisasi Belanja

Dari sisi realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp 260,7 triliun atau sudah 16 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 11,4 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018.

Adapun untuk realisasi pembiayaan anggaran hingga Maret 2019 tercatat sebesar Rp 177,4 triliun atau mencapai 59,9 persen dari pagu APBN 2019. Pembiayaan ini tumbuh 16,6 persen dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 152,2 triliun.

Pemerintah juga merealisasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 191,3 triliun atau sudah 23,1 persen dari pagu APBN 2019. Angka ini tumbuh sebesar 3,1 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.

"Berdasarkan capaian sampai akhir Maret 2019, diperkirakan pelaksanaan APBN 2019 dapat tetap terjaga untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan defisit APBN pada 1,84 persen per PDB," tutup Luky.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

BPN Sebut Prabowo-Sandi Akan Evaluasi APBN Era Jokowi

Tanpa Sandiaga, Prabowo Hadiri Syukuran Kemenangan — Capres 02 Prabowo Subianto memberi sambutan saat menghadiri syukuran kemenangan di kediaman Prabowo, di Kertanegara, Jakarta, Jumat (19/4). Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung hasil hitung cepat lembaga survei yang menurutnya banyak kebohongan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, capres-cawapresnya yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan melakukan evaluasi APBN era Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika terpilih di Pilpres 2019. Evaluasi itu akan disampaikan langsung ke DPR.

"Pasti kalau evaluasi APBN itu pasti. Dan nanti kita akan apa namanya sampaikan ke DPR evaluasi-evaluasi," kata Dasco saat dihubungi Merdeka, Selasa (9/4/2019).

Dasco menjelaskan, dalam evaluasi tersebut, Prabowo-Sandi juga akan melakukan efisiensi APBN. Kemudian dibarengi dengan pemasukan komponen keuangan di beberapa sektor yang perlu dialokasikan lebih banyak.

"Terutama tentunya efisiensi-efisiensi lalu penggenjotan pemasukan dari banyak tempat seharusnya yang bisa di push lebih banyak," ungkap dia.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Salah satu caranya, melakukan audit investigasi terhadap tata kelola APBN rezim Joko Widodo ( Jokowi). Tentu saja hal itu akan dilakukan apabila koalisi oposisi itu menang pada 17 April 2019.