Tarik Investor, Indonesia Investment Forum Digelar di Bali

Proyek Tol Trans Sumatera. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Nusa Dua - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Forum Investasi Indonesia (Indonesia Investment Forum) 2018 hari ini. Forum tersebut sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank 2018.

Forum yang berlangsung di Conrad Hotel, Bali ini mengangkat tema terkait paradigma baru dalam pembiayaan infrastruktur atau A New Paradigm in Infrastructure Financing. Topik pembiayaan infrastruktur dipilih mengingat Indonesia, sebagai negara berkembang, masih membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Salah satu kunci kesuksesan pembangunan tersebut adalah pembiayaan yang tak hanya bergantung kepada Pemerintah, melainkan didukung oleh pembiayaan swasta.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, baik dari sisi kebijakan yang akomodatif maupun berbagai inovasi instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur.

Salah satu bagian kegiatan adalah forum diskusi panel, yang membahas mengenai berbagai hasil asesmen dan rekomendasi terkait upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dari berbagai aspek, antara lain peningkatan credit rating proyek infrastruktur serta strategi untuk memperoleh pembiayaan yang lebih efisien.

Forum juga membahas berbagai isu pembiayaan infrastruktur, termasuk perkembangan pembangunan infrastruktur sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia.

Sejumlah pembicara dijadwalkan hadir dalam forum ini seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua OJK Wimboh Santoso.

Selain itu, dalam sesi diskusi panel juga akan hadir berbagai narasumber yaitu lembaga multilateral, manajer investasi, lembaga pemeringkat global, Komite Percepatan Proyek Infrastuktur Prioritas (KPPIP) dan BUMN, dengan melibatkan lebih dari 200 investor potensial.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

2 dari 3 halaman

RI Fokus Pembangunan

Sebagaimana diketahui, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia dalam 5 tahun terakhir telah menempatkan fokus pada pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan interkonektivitas antar wilayah di Indonesia, menurunkan biaya logistik dan menjaga ketersediaan suplai energi.

Sejumlah proyek infrastruktur telah selesai dilakukan sejak tahun 2016 dan saat ini terdapat berbagai proyek infrastruktur lain dalam tahap persiapan dan konstruksi. Dalam kasus Indonesia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level 5 persen-7 persen, RPJMN 2015-2019 menekankan pentingnya percepatan infrastruktur antara lain melalui pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan penambahan kapasitas pembangkit listrik.

Lebih lanjut, Pemerintah telah menetapkan PSN dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan 223 proyek dan 3 program mencapai USD 307 miliar. Dengan target pembangunan yang cukup tinggi tersebut, peran serta seluruh pihak sangat diperlukan.

Diestimasikan 60 persen dari total pendanaan atau setara USD 181 miliar berasal dari pendanaan pihak swasta dan 31 persen dari total pendanaan atau setara USD 94 miliar berasal dari pendanaan BUMN.

Namun demikian, terdapat beberapa isu yang menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan keterlibatan sektor swasta, diantaranya keterbatasan kapasitas sumber daya dalam penyelesaian proyek berskala besar.

Selama ini, BUMN dengan dukungan Kementerian BUMN berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dengan mencari sumber pendanaan dari pasar keuangan melalui berbagai inovasi instrumen pembiayaan dan membangun kemitraan dengan sektor swasta lainnya.

Melalui kemitraan strategis, BUMN diharapkan juga mendapatkan pembelajaran dari keahlian sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dengan kualitas sesuai dengan standar internasional.

3 dari 3 halaman

Infrastruktur USD 13,6 miliar

Tahun 2019, Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur sehingga tidak ada yang mangkrak di tengah jalan. (Foto Humas Kementerian PUPR)

Usaha melibatkan pihak swasta dalam proyek infrastruktur telah mulai membuahkan hasil. Pada 11 Oktober 2018, akan ditandatangani 21 proyek infrastruktur pada 12 BUMN, dengan total nilai proyek sekitar USD 13,6 miliar.

Penandatanganan tersebut mencerminkan tingginya minat investor domestik dan luar negeri untuk berinvestasi pada sektor infrastruktur di Indonesia, serta mempertegas bahwa inovasi pembiayaan infrastruktur di pasar keuangan Indonesia terus berkembang.

Salah satunya adalah dengan ditandatanganinya pernyataan efektif dari OJK terkait penerbitan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) oleh Mandiri Manajemen Investasi yang akan terus didorong perkembangannya. Inovasi lainnya adalah fasilitas hedging syariah yang mendampingi pemberian kredit syariah, yaitu hedging syariah pertama yang dilakukan di pasar keuangan syariah domestik.

Sebagai rangkaian Forum Investasi, dilakukan pula peluncuran buku Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK). Buku tersebut merupakan roadmap yang disusun oleh tiga otoritas keuangan Indonesia yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK).

Dalam roadmap yang disusun tersebut, pengembangan pasar keuangan Indonesia akan dilandasi oleh 3 pilar yaitu, (i) sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, (ii) pengembangan infrastruktur pasar, serta (iii) koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan, dan edukasi.

Sementara tujuan akhir dari strategi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan yang tertuang dalam SN-PPPK adalah untuk membentuk pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif dan aman, yang dituangkan ke dalam berbagai program strategis di berbagai segmen pasar yaitu pasar modal, pasar valuta asing, pasar uang, dan pasar keuangan syariah, termasuk didalamnya terkait dengan dukungan terhadap pembiayaan infrastruktur.