Bandara Komodo Labuan Bajo Bakal Layani Rute Internasional

20151227-Jokowi — Presiden Jokowi resmikan terminal penumpang di Bandara Komodo, NTT. (Liputan6.com/Luqman Rimadi)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan menjadikan Bandara Komodo, Labuan Bajo, sebagai bandara internasional. Hal tersebut akan terealisasi jika proses pengembangan bandara ini selesai dikerjakan.

Direktur Bandar Udara (Bandara) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B Pramesti mengatakan, saat ini, jumlah penumpang bandara tersebut baru sekitar 500 ribu per tahun. Sedangkan kapasitas dari bandaranya ini bisa mencapai 1 juta penumpang per tahun.

‎"Sudah 500 ribu penumpang, ini masih 50 persen. Tetapi ada kenaikan 10 persen per tahun," ujar dia di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Agar bisa menjadi bandara internasional, pemerintah akan membangun gedung terminal penumpang internasional seluas 5.343 meter persegi. Untuk pembangunannya, pemerintah tengah mengundang investor swasta untuk pendanaan.

Dia mengungkapkan, rute internasional yang dibuka setelah adanya terminal internasional yaitu dari Singapura, Malaysia dan Australia. Rute ini dianggap potensial karena menjadi hub wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.

"Rencana rute juga ada ke internasional seperti Kuala Lumpur, Singapura, Darwin, Perth," tandas dia.

2 dari 2 halaman

BKPM Tarik Investor Buat Kembangkan Bandara Komodo

20151227-Bandara labuan bajo — Bandara Komodo Labuan Bajo. (Wikipedia)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan penawaran investasi atau market sounding untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo menjelaskan, pengembangan Bandar Udara Komodo dengan skema KPBU ini bertujuan bukan semata-mata untuk membangun sebuah komplek bandar udara internasional secara fisik.

Melainkan juga untuk menyediakan fasilitas bandar udara yang dapat memberikan pelayanan berkualitas bagi wisatawan mancanegara dan lokal yang akan berkunjung ke Kawasan Pariwisata Komodo selama 25 tahun masa konsesi.

"Skema KPBU ini tidak hanya atas pertimbangan keterbatasan anggaran, namun hal yang lebih penting adalah pemanfaatan partisipasi swasta yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman," kata Wisnu di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Wisnu menegaskan bahwa market sounding merupakan forum komunikasi antara pemerintah dengan calon investor yang sekaligus untuk mendapatkan masukan (feedback) terhadap penyempurnaan model kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dalam sesi khusus konsultasi proyek selama 1 jam, para peserta dibagi dalam 3 kelompok kecil agar dapat lebih terbuka menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya kepada pemilik proyek atau PJPK.

Proyek ini merupakan pengembangan Bandar Udara Komodo melalui skema KPBU dengan kebutuhan total investasi sebesar sekitar Rp 3 triliun, yang terdiri dari Rp 1,17 triliun biaya Capital Expenditure (capex) dan Rp 1,83 triliun biaya Operational Expenditure (opex).

Untuk pengembalian investasinya berasal dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandar udara selama masa konsesi 25 tahun. Proyek ini juga direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee) melalui PT Penjaminan infrastruktur Indonesia.