Sukses

Akui Keuangan Pertamina Seret, Darmin bakal Tambah Subsidi BBM

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui jika kondisi keuangan Pertamina saat ini sedang kurang sehat. 
 
Terganggunya keuangan Pertamina disebabkan lonjakan harga minyak dunia sementara harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama yang subsidi tidak mengalami kenaikan sesuai dengan keputusan pemerintah.
 
 
"Bahwa dia karena harga BBM saat ini sedang tidak naik. Tentu keuangannya agak seret," kata Menko Darmin di kantornya, Minggu (22/7/2018).
 
Kendati demikian dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berpangku tangan dan membiarkan kondisi tersebut. "Pemerintah nggak akan membiarkan begitu saja," ujarnya.
 
Dia mengungkapkan pemerintah akan membantu meringankan beban Pertamina, salah satunya dengan menambah subsidi BBM.
 
Anggaran tambahan untuk subsidi tersebut diambil dari kelebihan penerimaan dari sektor lain. "Karena pemerintah dengan harga crude oil yang relatif tinggi, itu penerimaannya juga naik kita bisa tutup dengan itu," jelas dia.
 
Dia memastikan, tanpa diumumkan pun pemerintah sudah pasti akan membantu Pertamina dengan banyak cara. "Kita bisa membantu itu, gak perlu kita umumkan, jangan you tanya kenapa itu pak. Ada lah caranya," tegas Darmin
 
 
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
1 dari 2 halaman

Arcandra Tahar Luruskan Kabar Pelepasan Aset Pertamina

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meluruskan kabar pelepasan aset hulu minyak dan gas (migas) dan kilang PT Pertamina (Persero) yang tercantum dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Arcandra mengatakan, dalam sebuah proyek perlu menggandeng mitra, dengan tujuan untuk meringankan beban modal keuangan untuk menggarap proyek tersebut.

Hal ini terkait dengan pembangunan proyek kilang. Dalam surat Rini, pada poin Spin-Off Unit Bisnis RU IV Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm-in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana Refinery Development Master Plan (RDMP).

"Sebuah joint venture itu konsepnya saya mau kembangkan teknologi handphone (HP). Untuk pengembangan butuh dana yang besar. Jadi misalnya saat ini teknologi masih i7 nanti akan dikembangkan menjadi i20, berapa dananya? Nah, di sini investor masuk setor dana untuk bikin i20. Saya setor apa? kan joint venture, tanah saya disetorkan di-value-kan dulu, itu yang dinamakan spin off ini jadi ke sini, ada value share secara bussines to bussines," kata Arcandra, dikutip di Jakarta, Minggu (21/7/2018).

Arcandra pun menegaskan, pelepasan aset yang dimaksud tidak bisa diartikan dengan menjual aset ke asing. Pasalnya, Pertamina hanya mencari mitra untuk memodali proyek yang sedang digarap dan bukan menjual aset.

"Enggak jual aset ke asing. Cara kalau dapatkan investasi pinjam, joint venture. Aset enggak diapa-apain, tapi Pertamina juga setor equity," tutur Arcandra.

Ia kembali menjelaskan terkait kabar pelepasan aset hulu. Dia mengungkapkan Pertamina dihalalkan mencari mitra untuk menggarap blok migas yang dikelola. Hal ini untuk meringankan beban investasi dan risiko dalam melakukan pencarian migas.

"Itu pemerintah berikan misalnya Blok Mahakam 100 persen, di situ dibilang Pertamina boleh cari partner. Tapi untuk masuk itu bayar enggak? Bayar. Karena untuk development butuh dana. Untuk mitigasi risiko biasanya company itu bermitra," tandasnya.

Artikel Selanjutnya
RI Tak Perlu Terburu-buru Merespon Perang Dagang AS-China
Artikel Selanjutnya
Kemenkumham Akan Bongkar Gazebo di Lapas Sukamiskin