Perpanjangan Cuti Bersama Turunkan Produktivitas Dunia Usaha

20170623-Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Lancar-Fanani — Suasana lalu lintas yang lengang di lajur arteri dan Tol Dalam Kota di ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (23/6). Sejumlah ruas jalan di Ibu Kota lancar pagi ini, yang merupakan hari pertama cuti bersama Lebaran 2017. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menilai, kebijakan penambahan cuti bersama akan menurunkan produktivitas dunia usaha. Memang, di satu sisi, penambahan libur bisa positif untuk beberapa sektor, seperti pariwisata, terutama di daerah.

Ketua Bidang OKK BPP Hipmi Anggawira menjelaskan, kebijakan cuti bersama ini kurang dikoordinasikan dengan para pengusaha, baik Kadin, Apindo, maupun Hipmi. Sehingga, kebijakan itu secara otomatis akan mengubah strategi sekaligus targetan usaha.

"Terkesan kebijakan itu tanpa dikoordinasikan dengan pengusaha. Padahal, bagi kami yang memiliki bisnis, setiap kebijakan pemerintah akan punya pengaruh. Apalagi jika berkaitan dengan libur, meliburkan karyawan," ujar dia dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (6/5/2018).

Setiap kebijakan pemerintah, kata Anggawira, jangan sampai kontraproduktif dengan dunia usaha. Jangan sampai kebijakan hanya berefek positif pada satu sisi saja. Pemerintah harus merancang membuat kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai sisi.

Jika dihitung secara detail, dengan jumlah libur nasional dan cuti bersama, total libur bisa menjadi hampir dua minggu. Jumlah itu menurut Anggawira terlalu lama.

Harusnya seperti libur yang sudah-sudah saja. Sehingga pengusaha juga sudah bisa mengantisipasti karena merupakan libur rutin yang berulang setiap tahun.

"Sebagai pengusaha tentu kami berharap, setiap kebijakan tidak dibuat sembarangan. Dibuat lalu direvisi lagi, harus ada koordinasi yang lebih jelas di antara pemangku kebijakan di pemerintah," ujarnya.

Ia juga khawatir, jika libur terlalu panjang, dari sisi produktivitas akan terganggu. Bisa juga akan muncul-muncul biaya tambahan lain.

Terutama bagi sektor-sektor tertentu yang harus melakukan pengiriman secara tepat waktu, maupun harus melakukan produksi tepat waktu. Jika libur bertambah, tentu saja produksi bisa mundur dan berpengaruh pada kesepakatan bisnis yang bisa menambah biaya.

2 dari 2 halaman

Tidak Perlu Ditambah

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyayangkan langkah pemerintah yang menambah masa cuti dan libur bersama Lebaran 2018. Masalah cuti ini seharusnya diserahkan kepada perusahaan dan pekerja yang bersangkutan.

Agus menjelaskan, sebenarnya persoalan cuti ini merupakan ranah sendiri yang tidak seharusnya diatur pemerintah. Sebab, pengaturan cuti oleh pemerintah justru akan menimbulkan polemik.

‎"Ini wilayah privat. Kalau itu terjadi (cuti diatur pemerintah), artinya negara memasuki wilayah privat, itu tidak betul," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Agus menyatakan, seharusnya pemerintah tetap mengikuti apa yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan malah mengubah dan menambah jumlah cuti bersama Lebaran.

"Harusnya yang sudah ditentukan libur itu libur, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Libur yang sebelum ditambah, sudah diputuskan dalam SKB Oktober 2017 yang empat hari. Sudah cukup itu," kata dia.

Menurut Agus, dengan penambahan cuti bersama ini, justru yang akan dirugikan adalah dunia usaha, pelaku industri, dan masyarakat sendiri. Sebab, dengan adanya libur yang panjang, maka kegiatan logistik akan terhambat, sehingga mengganggu operasional industri dan berpotensi mendorong peningkatan harga bahan kebutuhan masyarakat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menurut Puan, soal penambahan cuti bersama saat libur Lebaran masih dipertimbangkan kembali, mengingat dampaknya bagi pelaku usaha.