Tarik Investasi, Pemerintah Revisi Tata Ruang Kawasan Jabotabekpunjur

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengadakan konsultasi Publik Rencana Tata Ruang (ATR) kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabotabekpunjur).

Konsultasi publik ini bertujuan untuk menyampaikan progres penyelesaian dan konsep Revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur dan mendapatkan informasi aktual dan terkini dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Asosiasi dan Perguruan Tinggi.

Forum ini pun diharapkan menjadi wadah untuk diskusi alternatif pengembangan di Jabodetabekpunjur dan menyamakan pandangan serta konsep penyelesaian permasalahan Kawasan Jabodetabekpunjur.

"Dengan revisi tata ruang diharap dapat menjadi acuan bagi sektor dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan Jabodetabekpunjur kawasan yang terintegrasi, nyaman dihuni menjadi counter magnet ekonomi dan investasi nasional," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan kawasan perkotaan yang memiliki peran sangat panting dalam perekonomian nasional, dengan sumbangan ke PDRB Nasional sebesar 19,93 persen.

"Hal ini memicu perkembangan properti skala besar yang tumbuh di kota sekitar seperti di Deltamas, BSD, Tiga Raksa, Cikarang, Sentul, dan lain-lain," kata dia.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara otomatis memiliki konsekuensi pada tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan ini hingga mencapai 2,9 persen per tahun.

"Sebagai pusat kegiatan ekonomi Jabodebekpunjur memiliki daya tarik penduduk untuk migrasi ke wilayah tersebut membuat laju pertumbuhan jumlah penduduk sangat tinggi. jumlah penduduk di kawasan ini 22 juta jiwa pada 2012 dan sekarang 32 juta jiwa," ujarnya.

Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan akan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, dan infrastruktur. Impikasi dari hal tersebut adalah konversi lahan dari lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun.

"Kebutuhan akan ruang atau tempat tinggal, tempat usaha dan infrastruktur tentu saja baik jalan, terminal, bandara, pelabuhan, jaringan air bersih, air limbah, pembangkit listrik dan sebagainya. Sementara daya dukung lahan terbatas sehingga timbul berbagai permasalahan. misalnya secara umum konversi lahan tidak terbangun menjadi terbangun antara 2012-2015bsebesar 48 persen dan untuk konversi lahan pertanian jadi lahan terbangun 24,3 persen," papar Darmin.