Sukses

Cegah Pencucian Uang, Belanja Kementerian Kini Pakai Kartu Kredit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) meluncurkan kartu kredit bagi kementerian dan lembaga (K/L). Dengan Kartu Kredit Pemerintah ini, maka satuan kerja (satker) di masing-masing K/L tidak perlu lagi membawa uang tunai untuk menjalankan kegiatan operasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, adanya kartu kredit ini dalam rangka mendorong modernisasi sistem pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia mengungkapkan, selama ini, saat satker di sebuah K/L akan melakukan kegiatan atau mengawal menteri dan pejabatan melakukan kegiatan, maka harus membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Hal ini dinilai tidak efisien dan kerap menimbulkan kecurigaan saat harus melewati area tertentu.

"Anda semua langsung punya persediaan uang, menterinya harus ini. Dan di Indonesia pernah terjadi bawa uang cash enggak bisa masuk (bandara). Karena kayak masih di jaman baheula, dan kalau bawa uang cash bisa dikategorikan money laundring atau financing for terorism," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, ada empat tujuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini, yaitu meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara nontunai dan mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan.

 

2 dari 2 halaman

Perjalanan Dinas

Kartu kredit ini dapat digunakan oleh seluruh K/L untuk melakukan belanja operasional dan belanja perjalanan dinas dengan efisien dan efektif.

"Jadi saya harapkan seluruh satker, K/L telah memegang kartu kredit korporat sehingga jadi cashless, akutabel. Kita semua tahu waktu digesek dipakai untuk apa, di mana. Anda tidak perlu lagi bikin kuitansi," kata dia. ‎

Namun demikian, Sri Mulyani meminta agar uang yang dialokasikan digunakan secara tepat.

"Ini bukan kartu nenek moyang, kartu suami, kartu istri. Yang digesek uang rakyat jadi digunakan secara pruden. Dengan demikian kita akan semakin memperbaiki Republik Indonesia ini," tandas dia.

Loading
Artikel Selanjutnya
Sri Mulyani Revisi Insentif Pajak Bagi Investor, Ini Isinya
Artikel Selanjutnya
Awal Tahun, Sri Mulyani Raup Setoran Perpajakan Rp 82 Triliun