Sukses

Ekonom: Impor Beras Bukti Kegagalan Kementan Jaga Produksi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya memutuskan membuka keran impor beras. Padahal sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan jika stok beras mencukupi bahkan suplus sehingga tidak perlu impor.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan dibukanya keran impor beras ini membuktikan jika data yang selama ini dimiliki oleh pemerintah terkait dengan stok beras tidak kredibel.

"Ada misskoordinasi juga di internal pemerintah antara Menteri Pertanian dan Bulog," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Selain itu, lanjut dia, dibukanya keran impor ini juga menjadi bukti kegagalan Kementan dalam menjaga produksi beras di dalam negeri. Akibatnya, pasokan beras di pasaran menurun dan membuat harga melambung.

"Kesalahan ada di Kementan. Bukti kegagalan Kementan dalam menjaga pasokan dan produksi beras di tingkat petani," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan untuk membuka keran impor beras khusus. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan beras di dalam negeri dan sebagai salah satu langkah untuk menekan harga beras di pasaran.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, pihaknya akan membuka impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Beras tersebut rencananya akan mulai masuk pada akhir Januari 2018.

"Untuk mengisi gap ini, saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan saya mengimpor beras khusus. Yang diimpor 500 ribu ton, start awal," ujar dia.

Enggar mengungkapkan, beras tersebut akan dipasok dari dua negara yaitu Thailand dan Vietnam. Namun dia memastikan beras yang diimpor tersebut bukan jenis beras yang sudah mampu diproduksi di Indonesia.

"Dari berbagai negara yang ada. Dari Vietnam, Thailand, kita masukkan.‎ Beras yang tidak ditanam di dalam negeri. ‎Beras IR64 tidak kami impor, tetapi kami memasok beras impor," kata dia.

Menurut dia, impor ini dilakukan guna mengisi pasokan beras di dalam negeri sambil menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018. Dengan adanya tambahan beras impor ini diharapkan tidak ada kekhawatiran soal kelangkaan dan kenaikan harga beras.

"Kita sambil menunggu karena panen ada setiap hari, hanya jumlahnya yang berbeda, diperkirakan Februari-Maret akhir baru ada. Dengan demikian maka tidak ada kekhawatiran kekurangan pangan. Masalah perut, masalah pangan itu menjadi prioritas, jangan kita mengambil risiko dan ada pertentangan, petani juga konsumen. Dia juga harus memberi beras dan tidak boleh ada kekosongan pasokan," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

1 dari 2 halaman

Kata Menteri Rini soal Rencana Kemendag Impor Beras

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita berencana mengimpor beras khusus jenis premium dalam rangka pengendalian harga beras yang akhir-akhir ini terus naik. ‎Beras khusus impor ini akan dijual dengan harga medium di tingkat konsumen.

Menanggapi rencana impor tersebut, Menteri Badaan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengaku ‎belum mengetahuinya. Namun jika ditugaskan pemerintah, Perum Bulog siap untuk melaksanakan impor beras premium guna menambah pasokan.

"Saya belum tahu, tapi sepertinya hari ini ada rapat pangan. Kita pelaksana, kalau kita ditugaskan, kita akan lakukan," kata Rini saat berbincang dengan Liputan6.com usai acara Modernisasi ‎Layanan Navigasi 109 Bandara di Sentani, Jayapura, Jumat, 12 Januari 2018.

Rini mengakui harga beras saat ini sudah naik cukup tinggi karena panen raya diperkirakan baru terjadi pada Februari 2018. Data menunjukkan, beras untuk jenis IR atau medium di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) posisi 11 Januari 2018 sebesar Rp 11.115 per kilogram (kg). Harga ini sudah ‎meningkat 8,9 persen dibandingkan bulan lalu.

"Memang harga beras di pasar sedikit tinggi. Kemarin saya keliling ‎Indramayu, kebanyakan lahan sudah hijau, (padi) sudah tertanam tapi mungkin panennya di Februari ini," dia menerangkan.

Artikel Selanjutnya
Sektor Pertanian RI Kalah dari Thailand dan Vietnam, Kenapa?
Artikel Selanjutnya
INDEF: Lebih dari 60 Persen Bahan Baku Industri Makanan RI Masih Impor