Pemerintah Tambah 55 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 1.198 T

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menambah usulan 55 proyek dan 1 program masuk dalam deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp 1.198 triliun.

Proyek tersebut mencakup lintas sektor, berupa jalan tol, perkeretaapian hingga program pengembangan pesawat jarak menengah R80 dan N245.

Dari data yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Kamis (4/5/2017), sebanyak 55 proyek PSN dengan nilai kebutuhan investasi Rp 1.198 triliun, terdiri dari 45 proyek lintas sektor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 942 triliun. Mencakup proyek dari berbagai sektor yang memenuhi kelengkapan dokumen dan kriteria PSN.

Selanjutnya 7 proyek jalan tol yang ditaksir membutuhkan investasi senilai Rp 129 triliun. Terdapat 7 proyek jalan tol Trans Sumatera dengan target pengadaan tanah pada 2018 dan konstruksi di 2019. Proyek ini diusulkan masuk untuk memperoleh dukungan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Adapula 3 proyek perkeretaapian dengan kebutuhan dana senilai Rp 104 triliun. Ada 4 proyek kereta api usulan baru yang diajukan Kementerian Perhubungan pada 10 Februari 2017.

Terakhir, 1 program usulan baru dengan investasi Rp 22 triliun untuk pengembangan pesawat jarak menengah R80 dan N245 yang masing-masing senilai Rp 19,5 triliun dan Rp 2,5 triliun.

Dengan demikian apabila ditambah dengan 190 daftar proyek dan 1 program yang sudah ada atau existing, maka total ada 245 proyek dan 2 program PSN.

Data menunjukkan, daftar PSN existing sebelumnya mencapai 225 proyek dan 1 program pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (Mw) atau 35 Gigawatt (GW) senilai Rp 2.935 triliun.

Namun dari 225 proyek strategis nasional itu, proyek yang sudah rampung sebanyak 20 proyek senilai Rp 33,5 triliun. Juga ada proyek PSN yang dicoret sebanyak 15 proyek senilai Rp 40,5 triliun, sehingga sisa proyek PSN ada 190 proyek dan 1 program PSN existing sebesar Rp 2.861 triliun.

Total kebutuhan dana untuk membangun 245 proyek dan 2 program PSN ini mencapai Rp 4.059 triliun. "(Anggaran) ada pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak swasta. Tapi sebagian besar swasta," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di kantornya.