Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkeinginan seluruh transaksi pembayaran di gerbang tol ke depan menggunakan perangkat On Board Unit (OBU).
Dengan sistem transaksi e-Toll pass ini, pengguna dapat bertransaksi di gardu tol tanpa perlu menghentikan dan membuka kaca jendela kendaraan.
Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Bank Indonesia (BI), dan perbankan saat ini intensif membahas dan menyiapkan tahapan sistem pembayaran dari tunai menjadi non tunai menuju penerapan pembayaran tanpa henti di jalan tol (Multi Lane Free Flow/MLFF) dalam beberapa tahun ke depan.
"Programnya menuju less cash (non tunai) dari mulai penggunaan uang elektronik. Kemudian menambah jumlah Gerbang Tol Otomatis (GTO) sehingga pengguna kendaraan memasang OBU, dan program selanjutnya MLFF di jalan tol," terang Herry saat wawancara khusus dengan Liputan6.com di kantornya, Jakarta, Senin (20/3/2017).
Baca Juga
Untuk tahap awal, Herry menuturkan, seluruh gerbang tol akan melayani transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik (e-money) yang diterbitkan berbagai perbankan. Targetnya 100 persen pada 2017. Sementara realisasinya non tunai di ruas jalan tol seluruh Indonesia masih 23 persen.
"Angka besarnya 100 persen transaksi uang elektronik dari multi bank di seluruh gerbang tol pada 2017. Kalau ini sudah dilakukan, merupakan satu tahapan efisiensi pertama yang bisa dilalui. Nantinya bagaimana transaksi di gerbang tol yang jadi hambatan bisa hilang," Herry menuturkan.
Dia menuturkan, penggunaan perangkat OBU atau e-Toll Pass yang merupakan sistem pembayaran non tunai menjadi tahap berikutnya dari rencana jangka menengah pemerintah dalam pelaksanaan peta jalan Electronic Toll Collection. BUJT diharapkan dapat menambah jumlah gerbang tol otomatis untuk melayani pengguna jalan.
"Kita upayakan jumlah GTO semakin hari semakin meningkat. Paling besar investasi bila menerapkan Multi Lane Free Flow yang nantinya satu tahap lagi," ujar Herry.
Herry mengaku, Indonesia sangat terlambat mengimplementasikan pembayaran tol secara elektronik dibanding negara lainnya. Lanjutnya, di negara lain sudah menerapkan OBU untuk transaksi pembayaran di jalan tol, bahkan 100 persen menerapkan MLFF.
"Kita sudah terlambat (uang elektronik). Di negara lain, umumnya sudah menggunakan OBU, walaupun di Jepang memilih tidak menerapkan 100 persen MLFF tapi penetrasinya sudah cukup tinggi. Yang jadi acuan MLFF, yakni Taiwan sudah 100 persen," Herry mengatakan.
Dengan menjalankan pembayaran tanpa henti di jalan tol alias MLFF, dia memprediksi ada pengurangan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini menjadi petugas di gardu tol.
"Kalau sudah Multi Lane Free Flow, semua tanpa petugas, jadi mobil tinggal lewat saja. Ini tahapan berikutnya. Yang pasti kita punya gambaran suatu saat punya MLFF, tapi hari ini disepakati pakai uang elektronik dulu," tutur Herry.
8 Komentar
sebenarnya Toll Jagorawi itu sdh FREE sesuai janji Soeharto krn pd saat bangun Toll pakai uang negara meski ada kepentingan individu pabrik indocemen (liem soe liong) & semen kujang (holcim by Soemitro) mana janjimu harto ???
knp ngga langsung pakai sistemnya tol Singapore ? ngga perlu di coba e-Toll / OBU knp haris nggu 100% bila sdh ada contoh baik dr negara asing jelas tdk ada efek macet, jelas di Singapura tdk ada human parking dll.
pembacaan obu nya lambat dan kadang ga kebaca
hebat dan sangat efisien serta sangat hemat waktu.
tapi benerin dulu receiver pembaca alat OBU nya karena banyak juga yang gak kebaca pas lewatin gerbang
Di Singapore malah gak ada penjaga tol. Semua dipantau oleh alat sensor, berapa menit kendaraan ada di jalan tol, lalu biayanya dipotong dari deposito. Pemilik kendaraan harus punya deposito untuk urusan spt ini, termasuk pada waktu melanggar, tilangnya dipotong dari deposito itu
btul emang uda hrs pake gt..yg ga mau ya ga usah lewat tol...rata2 jg pny mobil pasti jg pny duit..sy liat banyak tol macet di pembayaran padahal di dpnnya jalan sepi..spt efek bottleneck..
jangan di buat pusing rakyat,biar kan rakyat pnya pilihan.mau tunai atau non tunai biar pengguna sendiri yg memilih