Menteri Rini: Tak Ada Jaminan Uang Pemerintah di Kereta Cepat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan China tidak meminta jaminan ganti rugi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. China, dalam hal ini China Railway International Group (CRIG) meminta jaminan konsesi pengoperasian.

Dia mengatakan, CRIG tidak meminta jaminan kepada pemerintah terkait dengan kerugian finansial yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek ini. Rini menegaskan, pemerintah tidak memberikan jaminan yang terkait dengan keuangan.

"Jaminan itu kan banyak. Ada jaminan untuk pinjaman, ada jaminan untuk apa. Ini semua tidak ada. Yang berhubungan dengan keuangan tidak ada jaminan pemerintah sepeser pun," ujarnya di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Menurut Rini, jaminan yang diminta oleh China adalah jaminan konsesi pengoperasian kereta cepat jika sudah beroperasi nantinya. Sesuai kesepakatan, CRIG bersama dengan konsorsium BUMN Indonesia yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan mengoperasikan kereta cepat ini dalam jangka waktu 50 tahun.

"Jadi yang diminta adalah jaminan kalau kita dikasih konsesi selama 50 tahun kalau tiba-tiba pemerintah memutuskan nggak saya mau ngubah 30 tahun bagaimana? Sebagai investor harus ada jaminan dong. Dia tadinya menghitung 50 tahun sehingga pembayaran kembali utangnya bisa terjadi, tiba-tiba pemerintah merubah menjadi 30 tahun. Hanya ingin itu jaminan supaya ada jaminan kalau pemerintah mengubah-ubah mereka bisa tahu untuk bagaimana nih solusinya. Itu saja," jelasnya.

Menurut Rini, permintaan jaminan terkait lama konsesi ini wajar diajukan oleh CRIG. Pasalnya perusahaan BUMN China tersebut turut mendanai pembangunan proyek kereta cepat tersebut.

"PT KCIC ini kan 60 persen, anak perusahaan BUMN Indonesia. Nah 40 persen perusahaan perusahaan BUMN China. Sebagai investor mereka menginginkan kepastian kalau berinvestasi, mereka tetap bisa menjalankannya dengan baik," tandasnya. (Dny/Zul)