Kadin Indonesia Ingin Sinergi dengan KEIN

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan ingin bersinergi antara Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Sinergi tersebut berupa pemikiran terkait masalah ekonomi dan industri.

Ketua Kadin Indonesia Roeslan P Roeslani mengatakan, dengan adanya KEIN menguntungkan apalagi banyak dari anggota Kadin masuk dalam jajaran KEIN.

"Sinergi dalam bentuk pemikiran diskusi. Banyak anggota dari KEI itu anggota, Wakil Ketua Umum saya, ada Bu Putri, Pak Benny Soetrisno, dan Pak Johnny Darmawan itu Wakil Ketua Umum saya juga. Jadi kita sudah merencanakan ada diskusi bersama untuk bisa merumuskan hal-hal terutama berkaitan dengan ekonomi dan industri," jelas dia di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Dia mengatakan, kehadiran KEIN juga positif karena banyak masukan yang diberikan ke pemerintah sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat.

"Tentunya semakin positif. Makin banyak pihak yang memberikan masukan kepada Presiden, tentunya makin positif. Saya juga dengan Pak Soetrisno Bachir sangat dekat, kenal dari zaman dahulu. Beliau pun sudah berbicara kepada saya sebelumnya supaya ada sinergi antara KEIN dan Kadin," tutur dia.

Pihaknya juga bilang tak mempermasalahkan adanya unsur orang politik dalam KEIN. Ia menuturkan, itu akan menjadi pelengkap dalam KEIN.

"Kalau saya lihat malah complementary. Kalau Kadin kita menyuarakan kepentingan dunia usaha, mereka mungkin bisa liat sisi yang lain. Ini complementary sinergi saja‎," tandas dia.

Selain itu, KADIN juga menyatakan kalau segala kebijakan tetap di tangan Jokowi kendati telah melantik anggota KEIN. Lantaran KEIN hanya berperan sebagai penasehat pemerintah.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit‎ menuturkan, KEIN hanya memberikan saran pada pemerintah.

"Tergantung user, namanya penasehat, pena dan sehat. Artinya bikin paper dan sehat. Artinya tergantung Pak Jokowi," kata dia.

Meski begitu, ia menyambut positif kehadiran KEIN. Lantaran anggota KEIN terdiri dari ekonom serta praktisi yang benar-benar memahami masalah ekonomi dan industri.

Dia bilang, dengan kondisi tersebut maka keputusan pemerintah akan menjadi lebih tepat karena menerima masukan dari pihak-pihak yang kompeten.

"‎Saya kira baik yang duduk orang-orang praktisi, yang kita harapkan second opinion dari pelaku sehingga mengambil keputusan lebih akurat dan membumi," ujar Anton.

Dia bilang, sejak masa reformasi pemerintah mencari susunan birokrasi yang tepat. Dengan adanya kan diharapkan menjadi angin segar bagi dunia usaha.

"Dengan duduknya orang yang punya track record yang panjang, punya nama di dunia usaha kita harapkan memberi informasi yang tepat‎," kata Anton. (Amd/Ahm)