Kunci Pemerintah Jokowi Turunkan Pengangguran dan Kemiskinan

Liputan6.com, Sentul - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berambisi mencapai tiga target penting untuk bangsa ini, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Strategi paling optimal untuk mewujudkan target melalui reformasi anggaran demi belanja lebih produktif.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, pemerintah Jokowi berani mengeksekusi penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan subsidi tetap bagi solar sehingga mampu mengendalikan alokasi anggaran subsidi secara signifikan.

"Pada 2014, subsidi energi mendominasi, uang negara habis di sana. Tapi kita bisa mengendalikan setengah belanja tidak produktif dan tidak tepat sasaran ini untuk pembangunan. Jadi tidak ada lagi subsidi buat orang kaya, ini diperbaiki setelah perjuangan panjang," terang Askolani di Sentul Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2015).

Penghematan dari kebijakan di bidang energi itu, Askolani mengakui, dialihkan untuk belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sehingga pagunya mengalami kenaikan. Tujuannya, kata Askolani, untuk mencapai target memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

"Dengan dipindahkan ke belanja yang lebih produktif, ke depan saya yakin bisa lebih cepat mencapai tiga target itu. Infrastruktur jadi modal kita memacu pembangunan jalan tol, tol laut, irigasi dan lainnya. Kalau ada fasilitas itu, gerak pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat, akhirnya pengangguran dan kemiskinan akan berkurang," papar Askolani.

Pemerintah, lanjutnya, mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, penyaluran beras untuk masyarakat sejahtera, dan program subsidi lain.

"Itu saya yakin bisa memacu angka kemiskinan turun, sehingga pertumbuhan ekonomi kita lebih berkualitas dan berkesinambungan," terang Askolani.

Saat ini, Askolani mengaku, pemerintah merealisasikan sejumlah proyek pembangunan yang selama ini disebut-sebut hanya menjadi mimpi bagi Indonesia. Contohnya, jalan tol Trans Sumatera yang sudah direncanakan sejak 20 tahun silam dan akhirnya terwujud. Juga termasuk jalan lintas di Kalimantan, Papua dan daerah lainnya.

"Jadi harusnya malu kalau Kementerian/Lembaga tidak bisa merealisasikan anggaran. Karena proyek MRT, LRT bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan, ekonomi Indonesia lebih efisien karena kemacetan mampu diurai. Jika jalan terbangun, ada listrik, infrastruktur memadai, maka investor akan berbondong-bondong tanam modal di sini meskipun bukan jangka pendek, tapi jangka menengah," kata Askolani.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan sasaran tingkat kemiskinan di level 9,0 persen-10,0 persen. Sedangkan tingkat pengangguran menjadi 5,2 persen-5,5 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus tahun ini sebanyak 7,56 juta orang atau 6,18 persen.

Angka tersebut naik 320 ribu orang dari periode yang sama 2014 sebesar 5,94 persen atau 7,24 juta orang. Sementara basis penduduk miskin di Indonesia pada Maret ini sebesar 28,59 juta orang dengan prosentase 11,22 persen terhadap total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami kenaikan dari realisasi jumlah penduduk miskin di periode Maret dan September tahun lalu.  

"Jumlah ini terjadi kenaikan 860 ribu orang miskin dibanding realisasi jumlah penduduk miskin sebesar 27,73 juta di September 2014. Sedangkan dibanding Maret 2014 yang 28,28 juta jiwa, angka orang miskin di Maret 2015 bertambah 310 ribu," jelas Kepala BPS Suryamin.(Fik/Ahm)