Pemerintah Minta Tarif LRT Tak Lebih dari Rp 15 Ribu

Liputan6.com, Jakarta - Moda transportasi light rail transit (LRT) Jabodetabek akan dimulai pembangunannya besok. Beroperasinya LRT nanti diyakini bakal menjadi alternatif angkutan massal yang efektif bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran Jakarta.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan angkutan massal ini, maka tarif LRT harus dibanderol dengan harga yang murah.

Dia menjelaskan, awalnya. seluruh biaya proyek pembangunan LRT akan ditanggung seluruhnya oleh PT Adhi Karya Tbk. Dengan begitu, diperkirakan tarif angkutan massal ini akan mencapai Rp 37.500.

"Awalnya Adhi Karya keseluruhan. Tapi setelah sampai ke kami (pemerintah) dilakukan evaluasi tarifnya. Tadinya untuk Bekasi dan Cibubur tarifnya sebesar Rp 37.500," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Dengan tarif sebesar ini, lanjut Hermanto, dinilai cukup memberatkan bagi masyarakat, terutama pekerja yang tinggal di pinggiran Jakarta yang menjadi sasaran utama pengguna alat transportasi ini.

"Kalau sekali jalan dia harus bayar Rp 37.500, maka bolak balik dia harus keluarkan lebih dari Rp 70 ribu," lanjutnya.

Untuk menekan besaran tarif ini, maka pemerintah memutuskan untuk membiayai pembangunan prasarana LRT dengan porsi 70 persen-80 persen. Dengan demikian, tarif LRT diperkirakan bisa dipangkas lebih dari setengahnya.

Menurut Hermanto, tarif yang ideal untuk moda transportasi ini antara Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu. Namun hal tersebut masih bisa berubah sesuai keadaan saat LRT beroperasi nantinya.

"Makanya untuk prasarana sebesar 70 persen-80 persen dari total cost dibiayai pemerintah. Sedangkan sarana dibiayai swasta (setelah tender). Paling tidak bisa sekitar Rp 10 ribu-Rp 15 ribu. Tapi kita hitung lagi. (Bisa ditekan) Karena kan biaya investasinya sudah berkurang," katanya.

Dia menegaskan, tidak menutup kemungkinan juga pemerintah memberikan subsidi berupa public service obligation (PSO) jika nantinya tarif LRT dianggap terlalu tinggi. Hal ini mengingat moda transportasi lain seperti KRL Jabodetabek juga masih mendapatkan PSO.

"Tiket kalau masih tinggi misalnya Rp 20 ribu tapi kita maunya Rp 10 ribu, maka memungkinkan ada PSO Rp 10 ribu. Tapi kita usahakan tidak ada PSO," tandasnya. (Dny/Zulfi Suhendra)