Sukses

Ekonomi RI ala Jokowi vs Prabowo, Mana yang Lebih Tangguh?

Liputan6.com, Jakarta - Dua pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta  Rajasa telah mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya bakal bersaing menawarkan visi misi guna membuai rakyat agar bisa dipilih menjadi Presiden dan Wapres dalam Pemilu Presiden yang digelar pada 9 Juli 2014.

Target mereka ke depan pastinya akan menjadi penentu arah masa depan bangsa ini. Sebagai pemilih, Anda tentu tidak boleh buta. Anda harus mengenal para calon tidak hanya melihat dari fisiknya, tapi juga harus mengetahui program-program apa saja yang akan dilakukan para capres dan cawapres dalam lima tahun ke depan.

Dari situ, Anda bisa memiliki penilaian sendiri, siapa yang lebih unggul dan bisa Anda percaya untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik.  Suara Anda menentukan masa depan Indonesia, jadi jangan salah pilih.

Untuk menjadi referensi Anda, berikut visi misi diusung Jokowi vs Prabowo di bidang Ekonomi seperti dikutip dari situs resmi KPU,  Jumat  (23/5/2014):

Ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla

Dalam dokumen visi misi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang disampaikan ke KPU, keduanya akan fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program `Indonesia Kerja` dan `Indonesia Sejahtera`. 

Untuk mewujudkannya, Jokowi dan JK mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk seluruh rakyat di 2019.

Peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang gratis melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5%-6% pada 2019.

"Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya," tulis dokumen yang berjudul 'Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian'.

Untuk itu, pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi dan JK bakal membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer (km) dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, membangun 10 pelabuhan baru, mendirikan 10 bandara baru  serta membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruh.

Keberadaan pasar tradisional juga menjadi sorotan. Rencananya sebanyak 5.000 pasar tradisional akan dibangun di seluruh Indonesia. Kemudian demi melancarkan investasi, layanan satu atap untuk investasi akan diciptakan, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari, meluncurkan insentif kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendorong investasi sektor hulu dan menengah.

'Kami akan mendorong BUMN menjadi agen pembangunan, mendirikan secara khusus Bank Pembangunan dan Infrastruktur," terang dokumen setebal 42 halaman tersebut.

Ekonomi Prabowo-Hatta Rajasa

Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari Rp 35 juta menjadi minimal Rp 60 juta merupakan salah satu visi dan misi dari pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Khusus untuk ekonomi ditargetkan bisa tumbuh 7% per tahun menuju pertumbuhan di atas 10%, dengan strategi pertumbuhan ekonomi tinggi berkualitas melalui peningkatan pertumbuhan melalui sektor produksi.

"Sehingga dicapai keseimbangan optimal dengan pertumbuhan yang dipicu konsumsi," dikutip dari dokumen visi misi Prabowo-Hatta berjudul 'Membangun Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, Makmur serta Bermartabat'

Meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya, menurunkan Indeks Gini dari 0,41 menuju 0,31, dan meningkatkan IPM dari sekitar 75 mencapai 85. Menciptakan 2 juta lapangan kerja per tahun melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur untuk industri pengolahan yang padat karya (tekstil, sepatu & alas kaki, elektronik, dan lainnya) dan pembukaan lahan pertanian baru.

"Menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi," papar dokumen setebal 9 halaman itu.

Pembangunan 2.000 tower rumah susun oleh negara bagi rakyat berpenghasilan rendah, pembangunan 3.000 km jalan baru, 4.000 km rel kereta api menjadi beberapa fokus pasangan ini di bidang infrastruktur.

2 dari 6 halaman

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan merupakan salah target yang ingin dicapai kedua pasangan capres cawapres ini. Keduanya membidik penciptaan lahan sawah baru, membenahi irigasi, hingga membangun pabrik pupuk.

Jokowi-Jusuf Kalla:

1. Memperbaiki irigasi rusak dan jaringan irigasi di tiga juta hektare (ha) sawah.

2. Mencetak sejuta hektare lahan sawah baru di luar Jawa.

3. Pendirian Bank Petani serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

4. Mendirikan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi.

5. Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga

6. Penghentian konversi lahan produktif.

Prabow-Hatta Rajasa

1. Cetak dua hektare lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedelai dan tebu, yang bisa mempekerjakan lebih dari 12 juta juta orang.

2. Mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan dan perikanan yang berdaya saing tinggi, melalui antara lain pemberian insentif fiskal dan atau pembiayaan kepada BUMN dan patungan BUMN-swasta.

3. Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein yang berasal susu, telur, ikan, dan daging.

4. Membangun pabrik pupuk area dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton.

5. Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau konsumen, melalui sinergi kebijakan harga dan stok.

3 dari 6 halaman

Kemandirian Energi


Kemandirian Energi

Meningkatkan produksi migas, menekan subsidi BBM, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) hingga strategi atasi krisis listrik menjadi solusi yang ditawarkan pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Rajasa

Jokowi-Jusuf Kalla

1. MeningkatKan produksi minyak bumi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang melalui:
    - Memperpanjang usia sumur-sumur produksi dan tingkatkan produksi lewat teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).
    - Memberikan kemudahan administrasi yang sering menghambat dalam kegiatan investasi.
    - Menyusun tata kelola migas yang efektif dan efisien, dan revisi Undang-undang Migas.

2.  Mengurangi subsidi BBM dan sediakan energi murah dengan cara yaitu:
    - Konversi BBM ke gas, perkiraan pengalihan 30% transportasi ke gas akan mengurangi subsidi BBM Rp 60 triliun dan menekan harga energi 20%.
    - Mengalihkan konsumsi BBM ke biofuel.

3. Mengembangkan energi baru terbarukan dengan cara seperti:
   - Pengembangan strategi jangka panjang dengan mengubah sistim harga beli energi terbarukan sehingga sesuai dengan nilai keekonomian.
   - Membentuk badan usaha khusus seperti BULOG yang tugasnya memperkuat industri biofuel dan menjamin terjadinya perdagangan biofuel yang efisien.
 
4. Atasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi listrik, mengeliminasi subsidi listrik, dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%.

5. Membangun infrastruktur migas seperti membangun kilang minyak dan SPBG, storage, pipa transmisi, dan kapal tanker agar menekan impor juga agar energi yang diproduksi di dalam negeri dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik.

6. Memberikan insentif kepada swasta untuk mendorong partisipasinya dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.

7. Penguasaan sumber daya alam melalui:
   - Peningkatan jumlah pengusaha tambang nasional harus semakin banyak.
   - Masyarakat lokal/ sekitar tambang harus memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan tambang di wilayah mereka.
   - Harus terdapat penguatan koordinasi pengelolaan pertambangan di bawah Menko, atas dasar prinsip keberpihakan, efisiensi dan efektifitas.
   - Porsi penerimaan negara dari hasil tambang secara bertahap harus meningkat.
  - Kebijakan hilirisasi harus segera dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan impor dan meningkatkan ekspor hasil tambang yang sudah diolah.
  - Pengurangan secara drastis konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang.
  - Membangun regulasi yang mewajibkan CSR dan/ atau saham yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan sumber tarnbang yang berkelanjutan.
  - Perlu diberikan insentif fiskal dan non fiskal bagi investor khususnya investor nasional yang mau mengembangkan industri pengolahan bahan tambang di dalam negeri.

- Renegosiasi pengelolaan sumber tambang berbasiskan keuntungan yang setara (i.e. equal profit sharing) antara pemerintah dan korporasi baik domestik maupun asing harus dirancang sebagai bagian dari penguatan kapasitas.

Prabowo-Hatta Rajasa

1. Mengembalikan tata kelola migas nasional sesuai Pasal 33 UUD 45 dengan penyelesaian revisi UU Migas.

2. Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas 10 ribu MW dan mencapai rasio elektrifikasi 100% pada 2019.

3. Mendirikan kilang-kilang minyak bumi, pabrik etanol dan pabrik DME (pengganti elpiji) serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN dan atau swasta.

4. Memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN, melakukan investasi langsung untuk peningkatan kapasitas, pemeliharaan, dan peremajaan infrastruktur transmisi dan distribusi listrik guna meningkatkan kehandalan pasukan; serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan pembangkit listrik mikrohidro bagi pemenuhan listrik daerah-daerah terpencil.

5. Mengurangi subsidi BBM khusus terhadap orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai,

6. Membangun sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan.

7. Melanjutkan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan umum dan migas yang belum cukup berkeadilan dan memprioritaskan kontrak-kontrak yang telahberakhir untuk entitas bisnis nasional, dikombinasikan dengan instrumen yang menjadi otoritas pemerintah pusat.

 

4 dari 6 halaman

Sektor Keuangan

Sektor Keuangan

Jokowi-Jusuf Kalla

1. Penguatan keuangan berbasis nasional melalui:

a. Menggunakan instrumen-instrumen regulasi antara lain pembatasan penjualan saham bank nasional kepada asing, pengaturan yang lebih ketat
untuk menghidarkan konglomerasi tumpang tindih antara sektor keuangan
dengan sektor riil dalam hal kepemilikan bank.

b. Instrumen  politik dan diplomasi. Azas resiprokal perbankan Indonesia harus segera diimplementasikan untuk negara-negara yang memiliki bank di Indonesia. Dukungan kepada perbankan nasional untuk mengembangkan sayapnya ke luar
negeri terutama di ASEAN.

c. Menggunakan instrumen standarisasi keuangan yang jelas. 

d. Menggunakan instrumen penguatan kelembagaan. Pengembangan sistem informasi dan administrasi yang membuat micro finance menjadi bankable.  Micro finance terutama dikembangkan untuk membiayai kegiatan produktif dan bukan konsumtif.

2. Evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan kenaikan potensinya (seperti pertumbuhan PDB).

3. Merancang ulang lembaga pemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan.

4. Melakukan desain ulang arsitektur fiskal lndonesia.

5. Peningkatan realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

6. Pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangiman dan kebocorannya rendah.

7. Pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil.

8. Utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka meningkatlmultiplier tinggi di masa yang akan datang (seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan dan kesehatan).

Prabowo-Hatta Rajasa

1. Mengambil kebijakan pro-aktif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, melalui:
 a. Pengurangan risiko instabilitas dari internal maupun eksternal sektor keuangan.
 b. Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan yang terintegrasi dengan pariwisata, properti, pendidikan, industri kreatif, jasa-jasa dan ritel komersial. Investasi pemerintah dianggarkan sekitar US$ 2,25 miliar-US$ 3 miliar selama 7 tahun.

2. Menyelenggarakan APBN yang Pro-Rakyat. Dari sisi penerimaan, meningkatkan penerimaan negara dari pajak dari sekitar 12% hingga 16% rasio PDB dengan melaksanakan Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil; serta menekan pemborosan dan inefisiensi pengeluaran anggaran.

3. Melaksanakan Reformasi Perpajakan dengan sebenar-benarnya sehingga efektif dalam meningkatkan rasio pajak, baik pada sektor pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.

Terkait dengan penerimaan pajak murni dari Ditjen Pajak (DJP), serangkaian langkah strategis disiapkan, mulai dari pemberian insentif dan terobosan tarif pajak, perluasan pajak final, sinergi informasi lintas-sektoral, hingga penajaman hirarki tindakan dalam peningkatan kepatuhan.

4. Meningkatkan peranan bea dan cukai sebagai alat regulasi dan sekaligus penerimaan negara, melalui antara lain integrasi teknologi informasi.
Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara selain dari penerimaan perpajakan berdasarkan pada penyisiran dan evaluasi yang ketat.

5. Dari sisi belanja negara, menjadikan belanja negara bukan sekedar sebagai sumber pertumbuhan, tapi juga sebagai alat pemerataan. Melaksanakan Reformasi Belanja Negara dengan tujuan: 

a. Memperbaiki efektifitas belanja negara sebagai alat pemerataan.

b. Menaikkan efisiensi belanja negara sebagai sumber pertumbuhan.

c. Meminimalkan kebocoran dan pemborosan anggaran. Setiap item belanja negara akan disisir dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang
diturunkan dari ketiga tujuan tersebut, lengkap dengan imbalan dan sanksi;

d. Menaikkan rasio belanja negara terhadap PDB secara bertahap menjadi minimal 19% pada tahun 2019. Belanja negara naik dengan signifikan sehingga mencapai di atas Rp 3.400 triliun pada tahun, atau secara kumulatif sebesar Rp 13.560 triliun selama 2015- 2019. Langkah ini bisa menciptakan booster pembiayaan dengan multiplier pertumbuhan yang besar.

6. Dari sisi pembiayaan:

a. Menurunkan defisit anggaran secara bertahap menjadi 1% dari PDB mulai 2017, di mana defisit difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur.
b. Mengurangi pinjaman luar negeri baru oleh pemerintah, baik multilateral maupun bilateral, dengan target menjadi nol pada tahun 2019.
c. Mengelola utang pemerintah (surat berharga negara) dengan cermat dan bijak, serta memanfaatkannya dengan efisien dan efektif.
d. Mengembangkan inovasi produk keuangan dari negara yang terintegrasi dengan inovasi pajak, khususnya dalam bentuk Obligasi Infrastruktur.
e. Mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur sosial seperti air bersih dan rumah sakit, antara lain berdasarkan PPP/Private Finance Initiative (PFI), dengan catatan cost of money nya hanya sedikit di atas kupon Surat Berharga Negara.

7. Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan perbankan/keuangan syariah dan industri kreatif muslimah dunia; serta membangun Kampung Kreativitas bagi pelaku industri kreatif di berbagai kota/Kabupaten yang potensial.


5 dari 6 halaman

Perkuat Infrastruktur

Strategi Perkuat Infrastruktur dan Transportasi

Jokowi-Jusuf Kalla:

1. Pengembangan sistem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara maupun darat.

2. Pemerintah membentuk bank pembangunan/ infrastruktur dan meningkat pembangunan infrastruktur.

3. Kebijakan transportasi yang berpihak pada transportasi massal yang aman, nyaman, merata dan efisien.

4. Perencanaan transportasi yang berkelanjutan jangka menengah hingga jangka panjang.

5. Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan dalam kota, dari pusat kota menuju kota satelit, antar kota dan jalan tol.  d membangun 10

pelabuhan baru dan merenovasi yang lama; membangun 10 bandara baru

dan merevovasi yang lama; membangun 10 kawasan industri baru berikut

pengembangan untuk himian buruhnya. Kami akan membangun pasar

tradisional sebanyak 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan

memodernisasil

6. Peningkatan kapasitas jalan melalui penambahan jalan baru dalam kota, dari pusat kota menuju kota satelit, antar kota (suburbs), dan jalan tol.

7. Pembangunan monorel atau underground yang menghubungkan bandara dengan pusat kota, pelabuhan dengan pusat kota, lingkar dalam kota dan lingkar luar kota dengan lingkar dalam kota.

8. Peningkatan ketebalan jalan guna menahan beban bobot barang yang lebih besar.

9. Pembangunan rel kereta api baru untuk menghubungkan antar kotadan perlunya kebijakan transportasi KA perkotaan sbg alternatif terhadap moda transportasi darat massal.

10. Meningkatkan jumlah kapal penumpang dan barang.

11. Modernisasi material handling di pelabuhan.

12. Memperpanjang landasan pada bandara perintis atau bandara kecil.

13. Membangun bandara utama khusus barang.

14. Mengembangkan rute regional.

15. Meningkatkan pelayaran perintis antar pulau.

16. Menambah rute perintis angkutan udara.

17. Pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi yang didukung oleh Bank Pembangunan/ infrastruktur.

18. Kebijakan yang mendorong partisipasi industri otomotif di dalam negeri untuk mendukung pembangunan sistem transportasi umum massal dan infrastruktur transportasi (seperti bagian dari CSR).

19. Pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk menyediakan sarana transportasi laut yang aman, efsien dan nyaman.

20. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di lndonesia.

21. Pengembangan rute kapal laut yang menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efsien termasuk pulau-pulau terisolasi.

22. Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama pengembangan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Bitung sebagain Hub Port berkelas intemasional,
Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong.

23. Membangun dryport.

24. Mendorong peran pemerintah daerah dan BUMD dalam pengembangan transportasi laut dan sungai.

25. Penindakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melayani perairan nusantara.

26. Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkan sistem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara maupun darat.

27. Membangun infrastruktur ekonomi: Jalan, Jembatan, Pasar, saluran irigasi, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, kawasan industri dan pembangkit  Pembangunan rel KA (rel ganda) antar kota di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

28. Pembangunan terminal-terminal baru untuk bongkar muat terutama di daerah terpencil dan tak lupa menggunakan sungai dan laut-terutama di bagian Timur lndonesia.

29. Pembangunan akses jalan dan jalur transportasi air untuk 183 kabupaten tertinggal hingga tahun 2024.

30. Pelebaran jalan dan penambahan jalan baru sepanjang 2.000 Kilometer

31. Menyediakan dana ganti rugi lahan untuk pelebaran dan penambahan jalan.

32. Pangsa moda transportasi kereta api perkotaan naik menjadi 10%.

33. Pangsa moda transportasi KA antar kota naik menjadi 10%.

34. Bertambahnya kapal domestik.

35. Peningkatan jumlah pelabuhan container sebanyak 10 unit.

36. Pembaharuan metode pemindahan barang dari kapal ke darat dan sebaliknya.

37. Penambahan kapal pandu.

38. Tersedianya satu bandara utama barang di setiap koridor ekonomi.

39. Penambahan 76 rute perintis yang dilayani.

40. Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi sebesar 30% .

Prabowo-Hatta Rajasa

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada 6 koridor ekonomi MP3El. Dana APBN yang dialokasikan adalah sekitar Rp 1.400 triliun atau 10,32% dari total belanja negara 2015-2019.

2. Membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia: jalan dan jembatan termasuk 3.000 kilometer (km) jalan raya nasional baru modern dan 4.000 km rel kereta api, pelabuhan laut (samudera dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi. Kereta api dijadikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir.

4. Memulai proses perencanaan pemindahan ibukota negara. Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional termasuk industri maritim dan pariwisata.

5. Mempercepat pembangunan konektivitas melalui teknologi informasi dan telekomunikasi. Memperbesar porsi Anggaran Transfer ke Daerah yang disyaratkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi dan kotamadya/Kabupaten.

6. Membangun secara bertahap jalan bebas hambatan di atas laut pada beberapa segmen jalur pantura Jawa, yang berpotensi terintegrasi dengan jalur kereta.

7. Meningkatkan pelayanan kepelabuhan untuk menurunkan waktu dan biaya angkut (terminal handling charge) sebagai bagian upaya menurunkan beban biaya logistik.

8. Mengembangkan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar.

9. Mempercepat penyediaan perumahan bagi 15 juta rakyat yang belum punya rumah melalui:
    - Negara harus memiliki stok tanah (land bank) untuk rumah rakyat.
    - Pengembangan apartement/rumah susun oleh swasta dan BUMN untuk mengefisienkan konsumsi lahan di perkotaan.
    - Pembangunan 2000 tower rumah susun oleh negara bagi rakyat berpenghasilan rendah.
    - Pembangunan apartemen bagi kelas menengah oleh swasta dan atau BUMN.
    - Negara memberikan subsidi bunga sehingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5% pertahun atau bagi hasil syariah yang setara.

 

Jokowi-Jusuf kalla

1. Pengembangan industri manufaktur untuk pengolahan sumber daya alam yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah.

2. Pengurangan kandungan impor  dalam industri manufaktur Indonesia secara bertahap.

3. Pengembangan 5-7 sentra industri baru koridor luar jawa.

4. Proteksi HAKI

5. Promosi produk manufaktur  nasional dan pengembangan industri kecil dan menengah serta koperasi

6. Untuk meningkat antara industri dan perguruan tinggi dalam kerjasama R&D pengetahuan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.

7. Pemerintah memberikan fasilitas fiskal dan non-fiskal untuk mempromosikan HAKI nasional di pasar global.

Prabowo- Hatta Rajasa

Membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional dengan cara:

1. Melaksanakan reformasi pengelolaan sumber daya alam dan industri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam, mulai dari mineral, batu bara, minyak, gas, kehutanan hingga kelautan, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Mempercepat pengembangan industri hilir pengolahan sumber daya mineral, khususnya nikel, tembaga, dan bauksit. BUMN ditugaskan menjadi ujung tombak hilirisasi dengan dukungan produk keuangan dan skema pembiayaan investasi.

3. Meningkatkan pembangunan dan daya saing dari industri hilir kelapa sawit, karet, kakao, bubur kayu dan kertas, dan produk primer lainnya, untuk meningkatkan keterkaitan sektoral antara pertanian, sektor primer dan industri.

4. Membangun dan mengembangkan industri nasional untuk transportasi darat, laut, udara, alat berat dan alat mesin pertanian.

 

6 dari 6 halaman

Pariwisata

 Jokowi-Jusuf Kalla

 
Membangun karakter dan potensi pariwisata melalui:

1. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis pada segitiga emas (golden triangle) pariwisata di titik strategis kawasan Indonesia untuk membangun intersullar tourism dan budaya local seperti kawasan bunaken-wakatobi-raja ampat.

2.  Memfasilitasi promosi dan keterlibatan rakyat dalam pendidikan kebudayaan, pengelolaan lokasi dan dukungan kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada eco-tourism.

3.Fasilitasi pengembangan infrastruktur pariwisata sebagai daya ungkit pembangunan nasional baik berupa akses transportasi, infrastruktur pengembangan budaya local, maupun akses informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal.,

4. Pemerintah merancang kebijakan anggaran pembangunan untuk peningkatan sektor pariwisata dengan target output kemampuan untuk mendatangkan jumlah wisatawan asing sejumlah 20 juta sampai dengan 2019 dan target outcome menggerakkan sektor ekonomi local dan nasional.

Prabowo-Hatta Rajasa

(Tidak ada)

 

 

(Ndw/Igw)