Sukses

Foxconn Diminta Tak Mengulur Waktu Bangun Pabrik di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memberikan izin prinsip bagi produsen komponen telepon seluler (ponsel) asal Taiwan, Foxconn untuk mulai menanamkan modalnya di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian MS Hidayat berharap perusahaan tersebut segera merealisasikan investasinya dengan membangun pabrik ponsel seperti yang dibicarakan selama ini.

"Kalau saya sih mintanya dari kemarin dia mestinya (investasi), karena kebutuhan kita untuk
investasi itu sudah sejak tahun lalu. Karena Foxconn atau siapapun, kita ingin investment-nya disini bekerja sama dengan lokal," ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2014).

Hidayat mengatakan, dengan masuknya investasi dari Foxconn, akan menjadi pengganti dari masuknya produk ponsel asal luar negeri yang selama ini membanjiri Indonesia.

"Karena (investasi Foxconn) untuk mendapatkan barang substitusi impor, yang sejak tahun lalu untuk ponsel dan berbagai gadget itu kita minimum mengimpor 75 juta unit dan itu sangat tidak baik bagi pertumbuhan industri dan juga bagi devisa kita," jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya produsen ponsel yang menanamkan investasinya di Indonesia kedepannya, pemerintah juga akan mengatur ulang soal tata niaga impor ponsel agar Indonesia tidak terus menjadi sasaran empuk impor ponsel asing sekaligus melindungi investor yang telah menanamkan modalnya di dalam negeri.

"Iya pasti (pengaturan tata niaga impor ponsel). Pasti sektor yang kita butuhkan, kalau dia masuk, dia tidak akan kita biarkan untuk investasi dengan rugi. Begitu dia (investor) berunding, kita akan bicarakan, itu pasti," katanya.

Sementara itu, mengenai insentif apa saja yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para investor, Hidayat menyatakan hal ini akan disesuai dengan kesepakatan bersama.

"Pokoknya setiap sektor industri yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk investasi dan dia mau masuk, ,pasti kita bisa berunding bagaimana cara kita mendapatkan kesepakatan untuk insentif dan sebagainya," tandas Hidayat.