Liputan6.com, Jakarta - Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengusulkan agar dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak dapat mengundurkan diri setelah diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.
Menurut Hinca, kedua calon harus berkomitmen mengikuti seluruh tahapan pemilihan hingga selesai. Ia berpendapat, kesediaan mereka semestinya sudah dipastikan sebelum nama-nama tersebut diserahkan kepada MPR.
Advertisement
"Saya berpendapat dan mengusulkan kepada tim kita semua bahwa ketika presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu, dia tidak boleh mundur," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, pengajuan dua nama calon wakil presiden bertujuan memberikan pilihan kepada anggota MPR dalam menentukan sosok yang akan mengisi jabatan tersebut. Karena itu, kedua calon dinilai harus tetap mengikuti proses pemilihan sampai tuntas.
“Karena kalau dia mundur, tetap tidak dipenuhi yang tadi syarat dua itu karena harus akan ada nanti pemilihan. Jadi, saya berpendapat tidak boleh mundur sampai selesai,” ujarnya.
Hinca menilai keberadaan dua calon juga diperlukan agar proses pemilihan memiliki unsur kontestasi. Dengan demikian, kedua nama yang diajukan Presiden tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi benar-benar mengikuti tahapan pemilihan.
“Iya, dan paling tidak karena konsekuensi kenapa undang-undang harus membuat dua itu untuk biar ada kontestasinya, kan, sampai selesai,” katanya.
Meski demikian, Hinca meyakini Prabowo akan mengajukan dua sosok terbaik yang dinilai layak menduduki jabatan wakil presiden.
“Dan karena itulah, saya yakin dari presiden bahwa dua nama yang disampaikan itu adalah ya putra-putri terbaiknya yang ada di republik ini,” ucap Hinca.
Setelah kedua nama diserahkan, keputusan mengenai calon yang terpilih sepenuhnya berada di tangan anggota MPR. Menurut Hinca, Presiden memberikan dua pilihan, sedangkan anggota MPR bertugas menentukan salah satunya.
“Dan soal nanti siapa yang diinginkan presiden, itulah dia bilang sampaikan ke kita, dua, satu di antara dua inilah pilih, tapi dua inilah yang kuajukan. Maka masyara- representasi masyarakatlah kemudian yang memilih,” tuturnya.
Usul Pemaparan Gagasan di Paripurna
Selain mengusulkan larangan pengunduran diri, Hinca mendorong agar proses pemilihan wakil presiden berlangsung terbuka.
Dia mengusulkan kedua calon mendapat kesempatan menyampaikan gagasan dan pemikirannya di hadapan anggota MPR dalam sidang paripurna.
“Bahkan dalam pikiran saya, jika kemudian sudah lengkap ini semua, akan dialokasikan waktu bagi kedua pasangan, eh, kedua calon ini untuk mempresentasikan atau menyampaikan gagasan dan pikirannya di hadapan sidang paripurna MPR itu,” ungkapnya.
Hinca berharap pemaparan tersebut dapat disiarkan secara langsung sehingga masyarakat bisa mengetahui pandangan masing-masing calon sebelum anggota MPR menentukan pilihan.
“Dan itu live disaksikan, ditonton, didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Ia juga tidak menutup kemungkinan kedua calon melakukan debat atau bertukar pikiran. Namun, menurut Hinca, penyampaian gagasan masing-masing calon di hadapan anggota MPR sudah dapat menjadi sarana bagi publik untuk mengenal pemikiran mereka.
“Mungkin ya tidak perlu debat satu dengan lainnya, tapi gagasan disampaikan itu sudah menarik. Nah, tapi kalau misalnya bisa berdebat bagus juga kalau seandainya tukar pikiran itu terjadi,” ujarnya.
Meski menginginkan proses yang terbuka, Hinca menegaskan keputusan akhir tetap menjadi kewenangan anggota MPR.
Adapun penyusunan mekanisme teknis pemilihan diserahkan kepada Panitia Ad Hoc (PAH) MPR. Sementara itu, tim verifikasi yang diikutinya akan berfokus memeriksa kelengkapan persyaratan kedua calon.
“Nah, mekanismenya kita harap nanti teman-teman di PAH menyusunkannya. Selain ada tatib, ada undang-undang MD3, ada konstitusi, nanti tinggal disusunkan supaya kayak semacam hukum acaranya begitu ya. Kalau di kami nanti verifikasi,” pungkasnya.