Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan partai politik koalisi di Istana Bogor belum membahas nama calon pengganti wakil presiden.
Menurut Herman, pertemuan tersebut memang membahas sejumlah agenda strategis kenegaraan dan menyamakan pandangan terkait situasi politik nasional. Namun, pembicaraan mengenai kriteria maupun figur yang akan diusulkan sebagai pengganti wakil presiden belum dilakukan.
Advertisement
"Hingga pertemuan tadi malam, kriteria maupun nama calon yang akan diusulkan oleh Presiden sesuai dengan UUD 1945 belum dibahas," ujar Herman Khaeron usai membuka Musdalub Partai Demokrat Sumut di Medan, Sabtu (14/11/2026).
Herman menjelaskan, proses pengisian jabatan wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon tersebut dalam sidang paripurna.
Minta Publik Tunggu Keputusan Prabowo
Di tengah berkembangnya spekulasi mengenai figur pengganti wakil presiden, Herman meminta masyarakat dan berbagai elemen politik tidak terburu-buru berspekulasi mengenai nama yang akan diajukan.
Herman yang mengaku masuk dalam jajaran tim ad hoc di MPR itu mengajak publik menunggu keputusan resmi Presiden serta proses konstitusional yang akan berlangsung di MPR.
"Hingga saat ini, pihak-pihak terkait belum mengetahui siapa nama yang akan diusulkan oleh Presiden. Mari kita tunggu hingga nama tersebut resmi muncul dan diverifikasi sesuai koridor konstitusi yang berlaku," pungkasnya.